Pro-kontra Pengundian Pasar Smap, Disdag: Jika Ada yang Tidak Sesuai Akan Diklarifikasi

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Dinas Perdagangan (Disdag) setempat telah melakukan pengundian tempat kepada pedagang yang telah didata sejak pada 2019 lalu, untuk mengisi Pasar Smep, pada Sabtu (9/10) lalu. Pasca pengundian beberapa keluhan bermunculan. Seperti diungkapkan salah satu pengurus Himpunan Pedagang Pasar Smep (HPPS) yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, masih terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi di pasar tersebut. Di mana, dirinya mengaku mengetahui bahwa wali kota meminta pasar smep segera diisi. Namun, ia menilai pengisian pasar tersebut terkesan terburu-buru, dikarenakan sarana perasarananya masih belum memadai. \"Memang katanya sembari berjalan mau dilengkapi. Malam Selasa lalu memang kami diminta kumpul membahas ini,\" ujarnya kepada Radarlampung.co.id, Senin (11/10). Sebab dirinya mendapat informasi bahwa Dinas PU tidak akan melengkapi atau memperbaiki fasilitas pasar smep jika belum ada aktivitas dari masyarakat. \"Soalnya sering barang hilang, kaca pecah, dan sebagainya kalau kosong,\" ucapnya. Disinggung adakah ketidaksesuaian tempat yang didapat, ia tidak membantahnya, dari beberapa laporan anggota HPPS kepadanya, ada beberapa pedagang yang harusnya mendapat kios namun mendapatkan hamparan, begitu juga sebaliknya. \"Ya seperti tukang bubut ayam, dia punya mesin bubut, masak dapat hamparan,\" ucapnya. Zona dagangnya pun katanya acak-acakan. Sebab basemant yang seharusnya untuk sayuran, buah, ikan, dan sebagainya malah ada sembako dan penjahit yang seharusnya ada di lantai satu. Sehingga, dengan sistem acak ini dapat berdampak buruk pada pasar. \"Kita ingin pasar ini ramai. Bisa dilihat pasar di Jogja atau Padang. Pedagangnya tertata, misal deretan ini akesesoris semua, sebelah pakaian semua. Dan di ujung daging. Maka otomatis orang akan tetap masuk untuk beli daging di dalam. Kalai acak-acakan seperti pasar lama. Nanti gak laku, akhirnya yang diatas turun semua karena gak ada yang beli,\" terangnya. HPPS pun menurutnya mendukung kebijakan pemkot setempat. Namun pihaknya ingin ada musyawarah terkait pendataan, cara meramaikan pasar dan sebagainya. \"Anggota HPPS ada sekitar 400 orang. Ada sekitar 100 orang yang tidak dapat tempat sekarang,\" ucapnya. Terkait permasalah tersebut, pihaknya akan terlebih dahulu menunggu proses yang dilakukan Disdag bersama UPT Pasar Smep selesai. Kemudian, akan meminta musyawarah menyelesaikan permasalah yang di alami anggota HPPS. \"Kalau kami ini HPPS ini kondusif. Jadi kita diam dulu, nanti baru kita akan klarifikasi jika sudah selesai terkait ketidak sesuaian tempat, misal harusnya kios dapat hamparan, anggota HPPS yang tidak dapat tempat dagang dengan alasan sudah tidak dagang dan sebagainya,\" tuturnya. Terpisah menanggapi hal tersebut Kepala Disdag Bandarlampung Wilson Faisol mengatakan, saat ini pihaknya melakukan validasi mengacu pada data yang dimiliki. Terkait temuan di lapangan, pihaknya akan melihat dan merapatkannya. \"Kita saat ini pendataan dan validasi. Kalau pasca pendataan ada yang tidak sesuai maka kita klarifikasi, kita cek dengan detail,\" ujarnya saat dihubungi Radarlampung.co.id, Senin (11/10). Ia melanjutkan, hari ini pihaknya melakukan validasi data, pasca pengundian Sabtu lalu untuk disesuaikan. \"Nanti setelah beres, baru kita klarifikasi kalau ada yang komplen,\" ujarnya semberi mengatakan perbaikan terus dilakukan sembari berjalan. (pip/sur)