Program PKH Lambar Tak Merata, Mbah Suryani Belum Terdata

radarlampung.co.id-Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Barat belum menyentuh semua sasaran. Warga yang memenuhi kriteria layak menjadi peserta PKH masih ada yang belum terdaftar. Suryani (69) warga Pemangku Sumberagung, Pekon Sukarame, Kecamatan Balikbukit Kabupaten Lampung Barat (Lambar) salah satunya. Untuk bertahan hidup, janda lima anak ini bekerja sebagai buruh kebun dan penjual daun singkong. Suryani juga harus merawat ibunya yakni Parniyem (80) yang sejak 4 tahun terahir mengalami sakit. Kondisi membuat Parniyem harus terbaring di tempat tidur. “Profesi saya sehari-hari sebagai buruh kebun milik orang lain. Karena saya tidak punya kebun. Saya juga tidak pernah menerima bantuan sama sekali, bahkan beras aja tidak, jangankan saya, emak saya saja juga tidak pernah, padahal dia sudah empat tahun terbaring sakit,\" ungkap Suryani Minggu (5/5). Dengan kondisi ibunya yang sudah lumpuh, dirinya merasa kesulitan karena ibunya tidak memiliki kursi roda, sedangkan semua aktivitas baik mandi, hingga buang air kecil pun semua di kamar tidurnya. “Kita orang bodoh, tidak bisa baca, tidak pernah kesana sini, jadi kalau disuruh kumpul ya tinggal kumpul. Tapi kalau bantuan tidak pernah dapat sama sekali. Kalau untuk bayar lampu listrik, itu anak-anak saya yang bayar karena saya tidak mampu, hasil jual daun singkong hanya cukup untuk makan, itu pun kadang kurang. Kalau semua mau minta dengan anak saya kadang sungkan, karena kelima anak saya sudah berkeluarga semua,\" keluh Suryani. Peratin Sukarame, Takzim saat dikonfirmasi mengaku pihaknya tidak dilibatkan untuk mendata yang berhak sebagai penerima. “Penerima beras raskin itu berdasarkan data dari Dinas Sosial kalau kapan didata dan acuan pendataan nya apa mungkin pihak dinas yang lebih mengetahui nya, begitu juga dengan pendataan peserta PKH kami tidak mengetahui nya secara rinci bahkan dari pendataan hingga penyaluran nya kami tidak tahu persis,” ungkap Takzim. Namun Takzim memastikan pihaknya telah mensiasati dengan mengadakan musyawarah antara warga dan pemangku agar penyaluran beras dapat disalurkan dengan memprioritaskan warga yang lebih layak menerimanya. “Terkait PKH, kita memang telah banyak menerima laporan bahwa banyak yang layak menerima tapi tidak mendapat prioritas namun sementara masih kami tampung dan kami terima saja laporannya. Untuk jalan keluarnya, kami akan koordinasikan dulu dengan pihak-pihak yang terkait,\" pungkasnya.(edi/rnn/wdi)