radarlampung.co.id - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama tim Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menindaklanjuti pembahasan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan mengenai Penanganan Sampah di Provinsi Lampung. Pertemuan tertutup ini berlangsung di ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat (2/8).
Sekretaris Deputi bidang Koordinasi Kelautan Maritim Kemenko Maritim, Dedy Miharja yang ditemui usai pertemuan mengungkapkan, ada dua pembahasan yang diperbincangkan. Di mana, keduanya merupakan tindaklanjut dari pertemuan pertama yang dilakukan Gubernur Arinal bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta.
\"Pertemuan hari ini ada dua hal yang dibahas, pertama mengenai Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Lautan di Indonesia. Di mana dari ke-7 pilarnya, terdapat soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebab nelayan yang miskin menyumbang 20 persen kemiskinan nasional. Ini juga pertemuan lanjutan dari sebelumnya Pak Gubernur mengunjungi Kemenko Maritim,\" kata Dedy.
Dia menambahkan, arahan Menko Luhut Binsar Panjaitan menindaklanjuti kegiatan di Lampung. Apalagi dari pihaknya sudah ada tim yang turun untuk program satu juta nelayan berdaulat berbasis teknologi, yang secara keseluruhan dalam proses persiapan.
Bahasan kedua, sambungnya, soal Gerakan Indonesia Bersih (GIB) karena saat ini Indonesia terbilang negara terkotor setelah China. Maka dengan dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan secara serius persoalan sampah yang membahayakan ekosistem ini.
“Karena Pak Gubernur sudah datang ke kami juga bagaimana untuk bisa dilakukan percepatan penanganan sampah. Kami juga sudah diskusi kedua dengan tim, dan Pak Gub memang sudah siap dan ada kajian dari DLH terkait sampah secara keseluruhan,\" sebutnya.
Dedy melanjutkan, nantinya Pemprov Lampung akan membuat tim khsusus soal kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). Di mana, tim ini akan melakukan studi kelayakan penanganan sampah sesuai arahan Presiden. Langkah ini akan lebih positif jika diikuti dengan adanya tenaga listrik yang dihasilkan.
Apalagi di Lampung juga potensi pariwisata lautnya sangat tinggi. Karena itulah pariwisata laut juga berpeluang berkembang, namun lautnya juga harus bersih. Tapi saat ini masyarakat saja banyak yang membuang sampah ke laut.
\"Menyangkut pariwisata laut, maka lautnya juga harus bersih. Karena masih ada informasi masyarakat yang buang sampah di laut,\" tambahnya.
Sementara saat ini sendiri Kemenko Maritim masih menunggu hasil tim yang akan dibentuk Gubernur Lampung. Untuk mengecek lokasi, harus minimal 6 hektar (ha) untuk daerah yang menghasilkan 1000 ton sampah per harinya.
Artinya, beberapa lokasi yang disebutkan Gubernur Lampung mulai dari Bandarlampung, Pesawaran dan Lampung Selatan jika memungkinkan untuk mendirikan PLTS memiliki luas minimal 6 hektar.
\"Untuk lokasi nanti akan dilihat dari berbagai aspek mulai sosial, ekonomi. Kemudian luasnya minimal 6 hektar ini untuk daerah yang menghasilkan 1.000 ton per hari. Tapi kalau mau lebih luas ya lebih bagus, tapi 6 hektar ini sudah memenuhi standar minimal tempat penampungan sampah sekaligus menjadi PLTS,\" lanjut Dedy.
Jadi nantinya semua sampah akan masuk kedalam penampungan. Nah PLTS sendiri memang mengandalkan teknologi yang berbahan bakar sampah tersebut. Dan diproses hingga menjadi energi listrik. Bicara soal target, Dedy menyebut dengan kerja tim yang maksimal bisa saja ground breaking dilakukan tahun ini.
\"Untuk targetnya groundbreaking di tahun ini. Jadi nanti tim teknis akan membicarakan ini dengan pokja. Untuk lokasi kan ada 3, nanti tim akan melakukan survei dari seluruh aspek dengan penialaian yang sudah saya jelaskan. Untuk berapa banyak PLTS, kami akan lihat dulu berapa sampah yang dihasilkan per harinya 1000 ton per hari ya cukup 1 saja. Tapi kalau 2000 3000 maka bisa 2 sampai 3 titik,\" tandasnya. (rma/kyd)