radarlampung.co.id - Dikarenakan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sedang menjalani cuti Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selama empat bulan, membuat draft APBD Perubahan 2018 sampai saat ini belum diserahkan ke DPRD Lampung untuk dilakukan pembahasan. Orang nomor satu di provinsi Lampung ini mengatakan saat ini draft APBD Perubahan 2018 sedang dalam proses pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung yang kemudian diserahkan ke legislatif untuk segera dilakukan pembahasan bersama. “Sekarang masih proses. Kemarin sempat terlambat karena saya juga kan cuti. Jadi memang sedikit molor. Tetapi tidak masalah. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan selesai dan bisa segera dibahas bersama DPRD Lampung,” katanya. Hal senada juga disampaikan penjabat Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis yang membenarkan, jika draft APBD Perubahan 2018 masih dalam proses pembahasan. Hamartoni juga mengatakan akan selesai akhir Agustus. “InshaAllah (selesai akhir bulan). Mudah-mudahan juga akan berbarengan dengan draft (KUA-PPAS) APBD murni (2019),” ucapnya. Mantan Sekkab Lampura ini juga menjelaskan Hamartoni Ahadis , saat ini Pemprov Lampung sedang dalam tahap draft akhir untuk postur APBD di sektor pendapatan, belanja dan biaya. “Kalau rasionalisasi itu memang sebuah kebijakan, dan setiap daerah punya karakter masing-masing. Jadi dalam rangka untuk melihat proyeksi penerimaan ke depan berkurang ataukah bertambah. Secara perhitungan angka nanti akan dihitung lagi. Ya memang itu kebijakan kami (rasionalisasi 15 persen). Kita lihat di akhir triwulan nanti,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Dedi Afrizal mendorong, pihak eksekutif agar segera menyelesaikan dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2018. \"Sampai saat ini belum (juga) disampaikan ke kami. Tapi kami sudah komunikasikan, kami minta akhir bulan (Agustus) KUA-PPAS selesai dan diserahkan ke Banang,\" terangnya. APBD Perubahan 2018, tambah Dedi, diperkirakan akan ada efisiensi anggaran sebesar 15 persen di masing-masing SKPD, sebab, perkiraan tersebut karena melihat adanya perbedaan asumsi atau penurunan pendapatan, salah satunya dari cukai rokok. “Maka kami akan melihat di perubahan ini apakah mampu mendongkrak sisi pendapatan sehingga bisa mengoptimalkan pembiayaan pada 2019. Diperkirakan akan ada rasionalisasi anggaran di perubahan sekitar 15 persen,” pungkasnya. (rlo/ang)
Kategori :