radarlampung.co.id – Interupsi mewarnai paripurna DPRD Pesawaran dengan agenda penyampaian RAPBD, Kamis (14/11). Pasalnya saat agenda penyampaian pandangan umum, terdapat perbedaan pendapat yang menginginkan pandangan umum tersebut untuk diserahkan langsung kepada bupati tanpa harus membacakannya dihadapan tamu dan peserta sidang. Seperti disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat yang menginginkan agar pandangan umum fraksi cukup diserahkan langsung kepada bupati. ”Kami tidak akan membacakan pandangan umum ini. Kami ingin cukup menyerahkannya langsung kepada bupati,\" kata Ketua Fraksi Demokrat, Subhan Wijaya. Namun langkah Fraksi Demokrat tidak sejalan dengan fraksi. Salah satunya disampaikan Fraksi PDIP yang meminta pimpinan sidang agar setiap fraksi membacakan pandangan umum. ”Menurut hemat saya, dalam setiap pandangan umum fraksi terdapat hal-hal penting yang harus disampaikan dan didengar oleh seluruh masyarakat. Terkait sejauh mana capaian pembangunan dan koreksi DPRD kepada pemerintah daerah,\" kata anggota Fraksi PDIP Sucipto. Sementara, saat penyampaian pandangan umum, DPRD masih menemukan sejumlah program yang dinilai belum dilaksanakan dengan maksimal. Mulai dari infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Seperti disampaikan Fraksi PAN yang meminta agar bupati mengevaluasi kembali sektor pertanian. Sebab dari tahun ke tahun hanya mendapatkan porsi anggaran satu persen dari APBD. ”Jika demikian, akan menjadi hal yang mustahil bagi misi kelima bupati untuk mewujudkan pertanian yang makmur dan sejahtera berbasis agrobisnis,\" kata perwakilan Fraksi PAN Umroni. Sementara Fraksi PDIP menilai masih banyak sekolah dengan sarana dan prasarana yang tidak menunjang. Hal ini terkesan sengaja ditutupi oleh Dinas Pendidikan. ”Sebagai contoh, SDN 20 Kecamatan Wayratai. Sudah belasan tahun siswa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan perasaan was-was, lantaran kondisi sekolahnya yang sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan SDN 04 dan sekolah lain,” kata anggota Fraksi PDIP Heri Yurizal. (rus/ozi/ais)
Kategori :