Ingat, Pilihlah Dengan Hati Nurani !

RADARLAMPUNG.CO.ID– Rabu (9/12) merupakan hari pemungutan suara pilkada serentak termasuk di delapan daerah di Lampung. Banyak informasi di tengah masyarakat akan adanya praktik politik uang saat serangan fajar.  Meski demikian, diharapkan masyarakat memilih dengan hati nurani bukan berdasarkan iming-iming yang diberikan oleh salahsatu pasangan calon kepala daerah (Paslon Kada). “Pilkada merupakan momentum perubahan masyarakat lebih sejahtera, karena itu pemilih harus cerdas dan ikuti hati nurani,” ucap pengamat politik Dr Dedy Hermawan, Selasa (8/12). Dia mengatakan, masih ada waktu untuk menimbang-nimbang menjatuhkan pillihan kepada salahsatu paslon. Di mana, waktu tersebut bisa digunakan untuk mencermati rekam jejak di masing-masing paslon. Mulai dari track record yang positif hingga ke yang negatif.  “Agar tidak salah pilih dan menyesal dalam kurun waktu satu periode,” kata dia. Terkait dengan iming-iming, kata dia, masyarakat juga jangan menggadaikan hak suaranya. Dedy bilang, sudah menekankan pilkada merupakan momentum perubahan di masyarakat. Karenanya, masyarakat juga harus pintar dengan mengesampingkan kondisi ekonomi atau kepuasan sesaat, jika memilih dikarenakan iming-iming uang. Sebab, jika satu periode normal itu lima tahun dan menerima hanya Rp100 ribu per suara maka, perubahan hanya dihargai sekitar Rp55 saja. Kalkulasinya, Rp100 ribu dibagi 365 hari kali lima tahun. “Sekali lagi saya sarankan untuk menghimbau dari hati nurani. Sebab, satu suara akan sangat berpengaruh dalam perubahan pembangunan satu periode kepemimpinan,” imbuhnya. Selain itu, masyarakat juga diminta aktif mengajak kerabatnya untuk menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing. Ini juga merupaakan upaya masyarakat menjaga pilkada yang bersih. “Selanjutnya, masyarakat juga harus menjaga komunikasi dengan panwas dan media, untuk untuk melaporkan hal sekecil apapun terkait praktik money politics,”ujarnya. Terakhir, kata dia, fasilitasi protokol kesehatan di TPS juga harus diperhatikan. Di mana, ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi klaster pilkada. “Masyarakat diimbau untuk menaati prokses, sesuai dengan aturan. Tentu, penyelenggara dan pengawas dengan segala fasilitasnya juga harus lebih siap dengan prokes ini,” kata dia. (abd/wdi)