Ini Pesan Menohok Pak Wali Soal Pilwakot Bandarlampung

Selasa 01-10-2019,19:19 WIB
Editor : Widisandika

radarlampung.co.id- Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandarlampung 2020 disepakati Rp60,5 miliar. Anggaran ini terungkap dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)yang telah ditanda tangani Selasa (1/10). Anggaran tersebut berasal dari APBD 2019. Rinciannya KPU Kota Bandarlampung sebesar 36 miliar, Bawaslu Rp18 miliar, Polresta Rp5,5 miliar dan Kodim 0410/KBL Rp1 miliar. Herman HN meminta pelaksanan Pilwakot di Kota Tapis Berseri dapat berjalan lancar dan baik. Selain itu, Herman berpesan agar pengawasan dapat ditingkatkan dan diperketat. Sehingga Pilwakot dapat berjalan jujur dan adil. Dirinya tidak ingin Pilwakot Bandarlampung ternoda politik uang. \"Pengawasan harus ketat, jangan ada yang main uang. Bagi-bagi sembako. Semua permainan sudahlah. Janganlah. Rakyat jangan dibohongin. Rakyat harus makmur di Kota Bandarlampung,\" katanya kepada awak media, Selasa (1/10). Disisi lain, Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengungkapkan bahwa Rp36 miliar dipergunakan untuk operasional pemilihan 1.400 TPS. \"Sebelumnya, kita mengajukan Rp48 miliar untuk 2.000 TPS. Namun, setelah diefisiensikan, berdasarkan kajian secara matang dan menyesuaikan kemampuan keuangan Kota Bandarlampung, kemudian disepakati sebesar Rp36 miliar,\" ungkapnya. Estimasi sebanyak 2.000 TPS berdasarkan masukan tim anggaran dengan mengomparasi Pilkada 2015 lalu, yang jumlah TPS-nya sebanyak 1.300 dan Pileg 2.777. Diambilah jalan tengahnya jadi TPS-nya sebanyak 1.400. Penghitungan tersebut, katanya, berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan Permendagri. Meskipun demikian dirinya optimis dengan besaran anggaran yang ditetapkan tersebut Pilwakot dapat berjalan dengan baik. Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengungkapkan, bahwa sebelum dirasionalisasi anggaran yang mereka ajukan sebesar Rp22 miliar, tetapi kemudian diputuskan Rp18 miliar. \"Pengurangan anggaran tersebut berimplikasi terhadap pengurangan kegiatan kita. Contohnya kegiatan sosialisasi semula 5 jadi 3, Rakor yang biasanya 5 kali kemudian akan dilaksanakan hanya dua atau tiga kali saja,\" jelasnya. (apr/wdi)

Tags :
Kategori :

Terkait