RADARLAMPUNG.CO.ID– Parpol-parpol pengusung Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung mengeluhkan kurangnya informasi terkait rapid tes gratis yang dilakukan pemkot terhadap saksi paslon nomor urut 3. Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2, Budiman A.S., mengatakan, pihaknya melakukan rapid tes terhadap 1700 saksi dengan biaya mandiri. “Benar, itu 1700 rapid tes biaya mandiri. Kami baru mengetahui adanya informasi rapid tes gratis kepada saksi baru hari ini. Itu pun karena kawan-kawan media,” kata dia, Selasa (8/12). Dia melanjutkan, seharusnya ada woro-woro yang dilakukan Pemkot maupun KPU Kota Bandarlampung mengenai hal ini. Sebab, kata Budiman, jika judulnya rapid-test tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka seluruh rakyat kota bandarlampung boleh menikmatinya. “Kalau diinformasikan kan kita juga ingin lah secara gratis. Kalau judulnya pakai APBD, semua rakyat kota punya hak dong. Jangan pilih-pilih begitu lah. Enggak boleh. Sama saja berpihak,” kata dia. Sementara, Ketua Tim Pemenangan Paslon 2, Yuhadi mengatakan, pihaknya juga tidak pernah mengetahui adanya program rapid tes gratis terhadap saksi-saksi parpol di pilwakot Bandarlampung. “Kami mandiri, bayar sendiri. Bukan di RS pemerintah atau di puskes. Sebab enggak ada informasi rapid test gratis itu,” kata dia. Dia juga mengaku akan membawa hal ini ke dalam pemeriksaan di lembaga DPRD Kota Bandarlampung. Di mana, apakah memang diperbolehkan dalam aturan. “Kalau satu orang saja Rp150 ribu, dikalikan saja itu saksinya ada berapa mereka. Ini terindikasi ada kebocoran penggunaan anggaran namanya,” tandasnya. (abd/wdi)
Kategori :