radarlampung.co.id – Satuan tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Lampung Selatan. Tujuannya memantau proses penerimaan PAD dan sistem pelayanan LPSE di kabupaten berjuluk Khagom Mufakat itu. Kepala Satgas Kopsurgah Wilayah III KPK Dian Patria mengatakan, beberapa bulan lalu, Pemkab Lamsel mengalami masalah terkait tender online di halaman LPSE. Ini menyebabkan tender dilakukan di provinsi. Namun, masalah juga terjadi di provinsi, sehingga banyak perusahaan lelang yang hilang seperti di-hack. \"Kalau memang masih terjadi, silahkan ajukan lelang tender ke pusat. Nanti, biar kami yang mengusulkan untuk tender ke pusat,\" kata Dian dihadapan para kepala dinas dan badan, Jumat (18/10). Menurut dia, Provinsi Lampung menjadi salah satu perhatian dalam proses tender. Sebab, 11 kabupaten/kota menjadi sasaran hacker. \"Ini belum instansi lain, seperti Polinela dan Unila yang sudah masuk dalam laporan kami,\" ucapnya. Dian meminta Pemkab Lamsel untuk berhati-hati dalam proses tender. Sebab, 60 persen penindakan yang dilakukan oleh KPK, berasal dari suap menyuap masalah proyek. \"Kasus yang kemarin ini kan, meminta fee proyek 21 persen. Ada juga yang ikut terbawa-bawa, seperti Hermansyah Hamidi, Syahroni, Anjar dan Agus Bhakti. Saya minta bupati yang sekarang janganlah meminta-minta fee begitu,\" tegasnya. (yud/ais)
Kabupaten Jadi Sasaran Hacker, KPK Sarankan Lelang Tender di Pusat
Jumat 18-10-2019,18:45 WIB
Editor : Alam Islam
Kategori :