"Harapan kami ya dapat stabil, jangan seperti sekarang. Apa - apa (usaha) masyarakat sedang susah, ditambah dengan pembatasan. Petani saja sulit, singkong misalnya ada harga tapi baru ditanam," ujar ibu rumah tangga disana, Berti.
Disisi lain, Pemerintah Daerah Lampura mengaku akan menggelar rapat internal dalam penanggulangan masalah peningkatan harga kebutuhan pokok.
Hal itu dilakukan dalam mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat itu, pasca pendemi dan melemahnya ekonomi bangsa.
Sehingga dapat mengurangi beban warga, khususnya saat pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial ekonomi saat ini (PPKM).
"Benar kita sudah koordinasi dengan PLT Assisten II, pak Sofian beserta stake holder terkait macam Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Bagian Ekonomi dan lainnya. Beberapa langkah yang menjadi tupoksi masing - masing dinas/instansi telah dijalankan," ujar Kadis Perdagangan Lampura, Hendri menanggapi arahan perintah daerah melalui Assisten II.
Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh jajaran yang ada di dinas dipimpinnya telah dilaksanakan. Seperti memantau aktivitas ekonomi dipasar, termasuk supply and demand terhadap bahan pokok yang saat ini mengalami peningkatan harga.
"Kenaikkan harga dari satu bahan pokok ke lainnya itu terus dipantau pergerakannya. Termasuk sosialisasi, dan sejauh ini yang menjadi kendala ialah ketakutan ditengah masyarakat bila ada gejolak harga," pungkasnya. (*)