PESAWARAN, RADARLAMPUNG.CO.ID - Berulang kali tidak ada jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belasan perwakilan guru honor yang digaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendatangi kantor Bupati Pesawaran, Kamis 25 Agustus 2022.
Mereka mempertanyakan proses pemetaan rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan oleh Pemkab Pesawaran.
Kedatangan para guru honor ini meminta kepada Bupati Pesawaran agar dapat memperjuangkan nasib mereka dan diusulkan dalam proses pemetaan yang diminta oleh Kemenpan RB.
BACA JUGA: Luar Biasa, Harga Telur Terus Naik
"Kedatangan kami ini meminta agar kami yang tidak mendapatkan SK dari pemda juga dapat ikut didata dalam link pendataan non ASN tersebut " kata perwakilan guru honor Rohjatnyoto, Kamis 25 Agustus 2022.
Diakuinya, memang sebelumnya para guru honor telah mendapatkan informasi terkait pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Namun dalam pemetaan tersebut hanya berlaku bagi guru honor yang mendapatkan SK dari pemerintah daerah atau digaji melalui dana APBD.
BACA JUGA: Masuk HGU, Masyarakat Buay Mencurung Minta Tanah Adat Dikembalikan
Sementara guru honor yang mendapat SK dari sekolah atau digaji melalui dan BOS, tidak dapat ikut dalam pemetaan tersebut.
"Sebab jika kami tidak didata disitu, apakah kami ini akan dihilangkan begitu saja. Sementara kami bekerja sudah sangat lama. Untuk itu, kami di sini berjuang dan bermediasi bagaimana solusi bagi kami jika seandainya kami tidak terdata disitu," ucapnya.
Senada disampaikan Septi, guru honor lainnya yang meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengusulkan penambahan kuota PPPK tahun 2022.
BACA JUGA: Polres Lampung Timur Amankan Penculik Anak, Tersangka Mengaku Sebagai Paranormal
"Kami hanya minta kejelasannya saja apakah kami dapat diikutsertakan dalam pendataan tersebut dan kalau pun tidak bisa, apa alasannya?. Karena teman-teman ini butuh jawabannya," tandasnya.
Diketahui, kedatangan perwakilan tenaga guru honor ke kantor Bupati Pesawaran diterima oleh Plh. Sekda Syukur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anca Martha Utama, dan Kepala BKPSDM Sunyoto. (*)