RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait mengawal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar ke depan lebih tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam Seminar Nasional "Membangun Konsep Tata Kelola BBM Bersubsidi Berkeadilan" yang diselenggarakan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama PT. Pertamina, di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa, 25 Oktober.
Menurut Fahrizal, Pemerintah Provinsi Lampung bersama pihak-pihak terkait memiliki komitmen dalam mengawal pendistribusian BBM bersubsidi agar ke depan lebih tepat sasaran lagi.
"Kita tentu tidak ingin BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi yang menerimanya. Mari kita terus bangun sinergitas mengawal ini bersama," ujar Fahrizal.
BACA JUGA:Pagi Ini Ferdy Sambo Cs Akan Jalani Sidang Putusan Sela, Bagaimana Sikap Majelis Hakim?
Lampung menjadi Provinsi pertama yang dipercaya mengadakan roadshow Seminar Nasional tersebut.
Fahrizal menuturkan seminar nasional ini sangat strategis untuk memecahkan persoalan terhadap isu-isu aktual seperti mengenai bbm bersubsidi ini.
Ia menyebutkan dengan hadirnya para mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), diharapkan generasi muda mampu memberikan pemikiran-pemikiran yang positif demi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan.
BACA JUGA:5 Hal Wajib di Pagi Hari Menurut Merry Riana, Bisa Mengubah Masa Depan Selamanya
"Hadirnya para generasi muda ini bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa ini. Para mahasiswa ini tentu memiliki pemikiran yang kreatif yang diharapkan nantinya ada solusi dan menjadi jawaban bagi pengambil keputusan yang berkeadlian," katanya.
Fahrizal menjelaskan dari dampak kenaikan bbm ini, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri memiliki skema-skema untuk membantu meringankan beban masyarakat salah satunya bantuan sosial (bansos).
"Dan ini juga dilakukan koordinasi bersama Kabupaten/Kota," katanya.
BACA JUGA:Gubernur Sambut Kunker Komisi X ke Lampung
Fahrizal menyebutkan terkait alokasi subsidi di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengalihkan dana Belanja Tak Terduganya sebesar 2%.
Selanjutnya, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung berupaya dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak inflasi.