“Pada dasarnya kita sepakat dengan program pembangunan pemprov yang mengedepankan kepentingan rakyat. Dan tentunya kita juga sepakat agar melakukan penguatan ekonomi yang Inklusif untuk meningkatkan daya saing daerah,” kata dia.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami menambahkan, ada beberapa catatan yang diungkapkan dalam rapat aripurna DPRD Lampung dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi.
Salah satunya mengenai strategi kelanjutan ke depannya setelah gagalnya pinjaman pemprov ke PT SMI senilai Rp 569 miliar.
“Tentu kita pertanyakan mengapa gagal? Strategi pemerintah selanjutnya bagaimana? Yang kita apresiasi juga banyak. Seperti penekanan kepada anggaran kesehatan minimal 10 persen dan pendidikan 20 persen,” kata dia.
BACA JUGA:Asesmen Seleksi Terbuka JPTP Pemkot Metro di Mabes Polri, Minus Calon Kepala Satpol PP
Dilanjutkan, ada beberapa kegelisahan Fraksi PDI Perjuangan diantaranya mengenai regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menyangkut nasib seluruh pegawai kontrak yang dimiliki oleh Provinsi Lampung.
“Kami membutuhkan sikap tegas dari provinsi bagaimana tindakan dan arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kondisi ini. Kemudian mengenai gagal ginjal akut, tentu kami meminta Dinas Kesehatan bisa bertindak secara aktiv melakukan pencegahan. Agar tidak terjadi di wilayah provinsi Lampung,” imbuhnya. (*)