Sementara Kecamatan Way Krui, dari target Rp 100 juta lebih, baru terealisasi Rp 32 juta lebih. Kecamatan Krui Selatan baru terealisasi Rp 82 juta dari target Rp 257 juta.
Kecamatan Pesisir Utara, baru terealisasi Rp 72 juta lebih, dari target Rp 262 juta lebih.
“Untuk Kecamatan Lemong, dari target Rp 403 juta lebih, baru terealisasi Rp 172 juta lebih dan Kecamatan Pulau Pisang, dari target Rp 46 juta lebih, terealisasi sebesar Rp 26 juta lebih,” urai Fika.
Melihat kondisi ini, Bapenda Pesisir Barat melakukan rapat koordinasi bersama camat dan peratin dengan menghadirkan pihak Cabjari Lampung Barat.
BACA JUGA: Terima 3 Mahasiswa Titipan Unila, Asep Sukohar Setor Rp 650 Juta ke Karomani
Tim Bapenda Pesisir Barat turun ke setiap kecamatan untuk mengadakan rakor bersama camat dan peratin guna membahas realisasi PBB-P2.
“Di November ini baru menunjukkan pergerakan peningkatan realisasi PBB-P2 sampai angka 37,6 persen,” sebut Fika.
Dilanjutkan, setiap tahun Bapenda Pesisir Barat menerima pemutakhiran atau perbaikan data dari pekon untuk memperbaiki data tersebut.
Namun, data yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan itu rata-rata banyak tidak menyampaikan berkas ke Bapenda.
BACA JUGA: Baru Diperbaiki, Kondisi Jalan Penghubung Lampung Barat-Sumatera Selatan Sudah Begini
Selain itu, ada juga yang menyampaikan berkas, namun belum lengkap. Karena itu belum bisa dilakukan perbaikan.
Masalah lain, ada juga pemilik objek pajak maupun perangkat pekon yang hanya konsultasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama, terutama peratin dan camat. Kalau ada objek data PBB-P2 yang hendak diperbaiki, harus benar-benar melengkapi berkas sebelum disampaikan ke Bapenda," tegasnya. (*)