“Dari total Rp71 triliun Dana Desa, sekitar Rp14 triliun memang untuk ketahanan pangan. Kalau diarahkan ke sektor produktif—padi, jagung, singkong—hasilnya besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, alokasi itu akan disinergikan dengan program Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan.
Dengan dukungan 20 persen Dana Desa yang diarahkan ke pangan serta pengawalan Jaga Desa, model di Lampung Tengah disiapkan menjadi paket replikasi: mudah dipahami, cepat dijalankan, dan terukur hasilnya.
“Kami akan bicara dengan Pak Jamintel dan jajaran agar 20 persen itu tidak bocor, terarah, dan hasilnya maksimal. Pengawalan bukan hanya administrasi keuangan, tapi juga manfaatnya harus dirasakan warga,” kata Yandri.
BACA JUGA:HP Low Budget Hadir Dalam Seri Itel S25 Ultra, Cek Harga Terbaru Agustus 2025
Sementara, bagi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Petani Mitra Adhyaksa bukan sekadar proyek panen.
“Ini inisiator dan inspirasi. Menjaga harga gabah, menaikkan produktivitas, itu bukan hanya urusan dinas pertanian, tapi kita semua,” ucapnya.
Ia menilai, program ini memiliki logika sederhana namun kuat. “Adhyaksa melihat, petani makmur. Kalau ini terus dikembangkan, kriminalitas bisa turun karena ekonomi warga membaik,” kata dia optimis.
Masih di tempat yang sama, Bupati Ardito Wijaya mengungkapkan dampak positif yang diyakininya bakal terjadi di Lampung Tengah.
BACA JUGA:Miya Modena Butterfly, Skin Legendaris yang Harganya Bikin Melongo
Seperti penyaluran pupuk lebih teratur; bibit tersedia sesuai jadwal tanam; juga alat dan mesin pertanian (alsintan) terpantau pemanfaatannya.
Selain itu juga ia optimis akan terjadi penyerapan gabah lebih pasti dan harga lebih wajar di tingkat petani.
Bahkan, ia yakini administrasi tanah bengkok di desa juga bisa dibenahi, diinventarisasi, sehingga aset desa bisa dipergunakan lebih baik untuk kemaslahatan warga.
“Kolaborasi ini nyata, efektif dan efisien untuk menjalankan program pemerintah di lapisan bawah,” kata Ardito.
BACA JUGA:Menkop Budi Arie: Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Nasional dari Desa
Di Trimurjo pagi itu, kolaborasi terlihat 'membumi': jaksa mengundang petani berdiskusi soal jadwal tanam; pemda mengatur pupuk; penyuluh merapikan kalender; bupati memotret masalah di desa; gubernur mendorong percontohan; menteri memastikan dananya ada dan dikawal.