RADARLAMPUNG.CO.ID-Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali digelar. Pemprov Lampung menjadi salah satu peserta nya.
Dalam rapat yang digelar secara daring pada Senin, 13 Februari 2023 ini sejumlah hal diingatkan Tito. Salah satunya tingkat inflasi.
"Secara nasional tingkat inflasi kita menunjukkan tren baik. Dengan pada Januari 2023 ini inflasi kita sebesar 5,28 persen," kata Tito.
Nilai ini menurut Tito lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Januari 2022 lalu. Menurut Tito, inflasi yang rendah ini berkat kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
BACA JUGA:Pemburu Liar di Taman Nasional Way Kambas Ditangkap, Ini Barang Buktinya
"Sesuai dengan perannya. Hal ini juga mendapatkan apresiasi Pak Presiden, atas upaya dan kerja keras yang sudah dilakukan," katanya.
Ditingkat daerah, Tito juga mengingatkan daerah untuk melakukan pengendalian inflasi. Karena masih ada daerah yang tingkat inflasi nya tinggi.
Selain itu, Tito juga meminta daerah mewaspadai naiknya sejumlah komoditi pertanian. Seperti beras berupa beras medium, minyak goreng berula Minyakita, cabai merah, dan cabai rawit.
Tito mengatakan guna mengantisipasi kenaikan harga serta mengendalikan inflasi, Pemerintah Daerah bisa melakukan beberapa hal.
"Seperti menggelar operasi pasar, monitoring harga dan ketersediaan, rapat satgas pangan, mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, memberikan subsidi melalui APBD (BTT). Ini harapannya bisa mengendalikan inflasi dan mengendalikan harga pangan," katanya.
Namun terkait kebijakan harga yang diatur pemerintah atau administered price di daerah seperti air minum dan ongkos angkutan dalam kota. Tito menyebutkan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati.
"Karena pesan dari Bapak Presiden, dalam penerapan nya agar jangan melonjak namun dilakukan secara bertahap," sambungnya.
BACA JUGA:Wujudkan Lampung yang Lebih Baik, Rektor Unila dan Gubernur Lampung Saling Bersinergi
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan makanan bergejolak (volatile food) dengan melakukan intervensi dan melakukan monitoring secara terus menerus. (*)