JAKARTA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Jabatan Presiden dan ribuan anggota legislatif bakal dijabat pelaksana tugas (Plt) jika plaksaaan pemilu ditunda.
Pernyataan adanya Plt Presiden dan Plt Anggota DPRD dan DPR RI ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.
AHY mengatakan, pernyataan itu dilontarkan seiring adanya keputusan Pengadian Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU RI untuk mennda pemilu.
"Ini sangat mengusik rasa keadilan dan akal sehat. Sebenarnya apa yang terjadi pada negeri ini ? Di mana putusan ini hadir setelah ramainya isu tiga periode dan proporsional tertutup," kata AHY.
BACA JUGA:Anies Baswedan Suggests Collaborating with AHY in the Presidential Election
Setelah melontarkan pernyataan itu, AHY lantas menyebut masyarakat Indonesia hingga pelosok menginginkan tahapan dan penyelenggaraan pemilu tetap dilangsungkan.
Jika tetap memaksakan penundaan pemilu, AHY mempertanyakan siapa yang akan menjadi nahkoda negeri ini?
"Sebab sudah menjadi perintah konstirusi akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024. Apakah iya ada Plt Presiden? " tanya AHY.
BACA JUGA:Anies Baswedan Isyaratkan Gandeng AHY di Pilpres
Jika pelaksanaan pemilu ditunda, AHY menyebut pada anggota legislatif baik Anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota serta DPD RI juga akan terjadi kekosongan jabatan.
AHY juga melontaarkan pertanyaan apakah kekosongan jabatan di legilatif juga bakal diisi Plt.
“Apa iya nantinya ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya bakal ada ribuan Plt anggota DPRD Provinsi Kabupaten dan kota? Kalau di negara ini ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya, chaos-nya, situasi nasional kita,” ungkap AHY.
Dalam kesempatan itu AHY mengungkapkan kekhawatirannya dengan sorotan negara di dunia terhadap Indonesia. Hal ini kata AHY semestinya tidak terjadi di Indonesia.
BACA JUGA:Jika Anies Pinang AHY, Demokrat Lampung: Saksi di 27.309 TPS Aman!
"Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik. Sebab, pemimpin-pemimpinya mendduduki kursi kekuasaan bukan dengan pemilu yang demokratis. Melainkan legitimasi yang kuat, sehingga kekuatan yang dimiliki tidak sah dan tidak halal,” pungkas AHY. (*)