"Saya mengharapkan kepada kepala UPT puskesmas untuk dapat menghimbau bidan desa dan petugas gizi puskesmas bersama-sama kader melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting," kata Chabrasman.
Penelusuran dilakukan terhadap balita yang dua bulan berturut-turut berat badannya tidak naik.
Kemudian balita dengan gizi kurang dan gizi buruk, balita penderita TBC kronis serta balita dengan gangguan metabolisme.
Menurut Chabrasman, balita yang berpotensi stunting ini yang harus ditangani bersama.
BACA JUGA: Pengguna Kacamata, Boleh Daftar Sekolah Kedinasaan 2023, Cek Aturan Seleksinya
Tidak hanya oleh puskesmas, namun juga rumah sakit dengan melibatkan dokter spesialis anak.
Untuk para camat, supaya memfasilitasi dan mengkoordinir desa di wilayah kerja masing-masing.
"Pastikan kegiatan untuk penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa teralokasi lewat dana desa melalui lima paket layanan pokok. Yaitu layanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi
dan air bersih serta layanan pendidikan anak usia dini," tandasnya.
BACA JUGA: Masih Diminta Foto Kopi Berkas saat Berobat? Peserta BPJS Bisa Lapor ke Nomor Ini
Diketahui, Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan angka stunting di Indonesia.
Penurunan angka stunting di Indonesia ditargetkan sampai angka 14 persen dan bakal dilaksanakan pada 2024 mendatang.
Berbagai upaya bakal diambil oleh pemerintah guna mencapai target penurunan angka stunting tersebut.
Salah satu upaya yang akan diambil pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia adalah perencanaan penimbangan bulanan anak.
BACA JUGA:bKorban Pembunuhan Dukun Pengganda Uang, Ternyata Pencipta Peci Tapis Dendi
Timbang bulanan pada anak-anak ini menjadi rencana penting yang bakal diterapkan untuk mencapai target penurunan angka stunting.