RADARLAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengingatkan para Bupati agar tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat.
Itu disampaikan Arinal Junaidi saat membuka rapat koordinasi Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Korwil Lampung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Senin 19 Juni 2023.
Menurutnya, 70 persen masyarakat Lampung tinggal di wilayah pedesaan. Karenanya, dalam membangun perenomian, para bupati harus dapat membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat desa.
Salah satunya, memberdayakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sebab, keberadaan Bumdes di Provinsi Lampung terbukti dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
BACA JUGA:Pemkab Lampung Barat Siapkan Rp41 Miliar untuk Infrastruktur
"Bumdes dapat berjalan bila Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan aparatur desa dapat bersinergi dalam membangun ekonomi masyarakat," terang Arinal dalam acara yang dihadiri Wakil Ketua Apkasi Pusat Dadang Supriyatna yang juga Bupati Bandung Jawa Barat dan para Bupati dari seluruh Lampung.
Lebih lanjut Arinal berharap, para bupati dapat mendorong perekomian masyarakat desa yang berbasis informasi dan tekhnologi (IT).
Sebab, tekhnologi IT dapat membantu mempermudah masyarakat desa dalam kegiatan transaksi. Baik itu dalam transaksi perdagangan maupun mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
"Para bupati juga harus sering turun ke desa-desa mendengarkan aspirasi dan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat,"pesan Arinal.
BACA JUGA:Bongkar Resep Viral Bika Ambon Ala Ci Mehong
Selain membangun perekonian masyarakat desa, Arinal juga menginstruksikan para bupati agar segera menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing.
Kemudian Arinal mengingatkan para kepala daerah agar segera menutup pertambangan pasir illegal.
"Selaku koordinator kepala daerah. Saya berwenang mengevaluasi kinerja bupati yang tidak memihak kepentingan rakyat,"tegas Arinal.
Arinal juga mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
BACA JUGA:Harapan BP3MI Soal 24 Calon PMI Non-Prosedural yang Terungkap Polda Lampung