’’Jangan dululah. Tapi Anda sudah tahu apa yang sebenarnya dikhawatirkan SGC jika pemimpin daerah ini tidak berpihak pada mereka,” ujarnya.
Menurut catatan Radar Lampung, berbagai informasi yang diungkap di media massa dan media sosial, dukungan itu terkait masalah perpajakan.
Ada juga yang menyebut terkait dengan pengamanan perizinan perkebunan tebu terbesar di Lampung itu.
’’Kalau soal itu rasanya terlalu kecil. Apalagi menyangkut masalah perizinan bukanlah hal yang begitu dikhawatirkan,” paparnya.
BACA JUGA: Mengulik Keunikan Kehidupan Masyarakat Suku Asmat Papua
Soal masalah pajak yang sempat mengemuka adalah masalah pajak pemakaian air bawah tanah.
“Kalau soal pajak pemakaian air bawah tanah, bagi perusahaan sekelas Sugar Group sangatlah kecil,” ungkap sumber sambil jempolnya menyentuh jari kelingkingnya.
Apalagi soal perizinan, jelas regulasinya sudah ada. Dan tentu sebagai perusahaan besar, Sugar Group tidak akan main-main soal itu.
’’Jadi kalau soal perizinan tentu tidak ada masalah,” paparnya.
BACA JUGA: Kado HUT Bhayangkara, Perwira dan Bintara Polres Pesawaran Naik Pangkat, Berikut Daftar Lengkapnya
Apakah terkait dengan adanya konflik kepemilikan sebagian tanah yang saat ini masih dipersoalkan Salim Group?
’’Ya. Itu ada kaitannya. Tapi bagaimana rentetan ceritanya memang membutuhkan penjelasan lebih detail,” kata sumber Radar Lampung ini yang mengaku banyak mengetahui soal apa yang terjadi pada perusahaan Sugar Group yang di bawah bendera Garuda Panca Artha.
Hal lain yang juga sering mengemuka adalah soal luasan lahan yang dikuasai Sugar Group. Sebab, jumlah lahan yang dikuasai Sugar Group melebihi luas hak guna usahanya.
Bahkan, luas kelebihan lahan yang menurut sejumlah pihak dan warga sekitar itu mencapai puluhan ribu hektare.
BACA JUGA: Kuota Haji Indonesia 2024 Capai 221 Ribu Jemaah, Berikut Tahapan Penyelenggaraan Haji Tahun Depan
Masalahnya desakan agar pihak BPN melakukan ukur ulang itu tidak juga digubris.