Secara umum, mereka menyatakan kebutuhan untuk berbagai jenis pelatihan yang ditawarkan oleh Balai Pemerintahan Desa (sebanyak 39 jenis).
Namun demikian, peserta lebih spesifik dalam menyebutkan kebutuhan akan pelatihan untuk persiapan Kepala Nagari yang baru terpilih pada awal masa jabatan, pelatihan Siskeudes dan Sipades, prosedur pengadaan barang dan jasa di desa, pelatihan Badan Musyawarah di awal masa jabatan, pelatihan PKK, pelatihan Posyandu, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan kerjasama nagari, dan pelatihan Prodeskel.
BACA JUGA:Cara Cairkan Akulaku Paylater Jadi Uang Tunai, Bisa Auto Dapat Dana hingga Rp 15 Juta
“Hasil dan masukan dari kegiatan IKP di Kabupaten Pesisir Selatan akan menjadi dasar untuk merumuskan program pelatihan tahun 2024 di Balai Pemerintahan Desa Lampung,” kata Irsan.
Program ini akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, mencakup konten, metodologi, dan platform pelatihan yang sesuai. Aparatur nagari dari Kabupaten Pesisir Selatan akan mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan, dan peserta kegiatan IKP akan diberikan prioritas dalam mengikuti sesi pelatihan pada tahun 2024.
Dengan pengumpulan data dan informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan pelatihan, desain program pelatihan di masa depan akan menjadi lebih mutakhir, relevan, dan efektif.
Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelatihan, meningkatkan kompetensi aparatur desa/nagari, dan pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan pemerintahan desa/nagari.
“Semua upaya ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya desa-desa yang progresif, mandiri, dan sejahtera,” katanya. (*)