RADARLAMPUNG.CO.ID - Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyebut aspek pengadaan barang dan jasa harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Kata Fahrizal Darminto, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa itu penting. Baik itu di lembaga pemerintah maupun di swasta.
"Apabila tidak transparan dan akuntabel maka akan terjadi pemborosan. Pengelolaan uang di pemerintah harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, partisipatif dan lain-lain," ucap Fahrizal Darminto.
Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat evaluasi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 serta persiapan pengadaan barang dan jasa metode tender dan e-Purchasing 2024, pada Senin 20 November 2023.
BACA JUGA:Kejari Mesuji Tetapkan Dua Orang Tersangka dalam Pembangunan Terminal Tipe C
Menurut Fahrizal Darminto, akses progresif atau pengadaan ini memang tidak simpel. Tetapi saat ini telah ada teknologi digital menggunakan e-Katalog, e-Purchasing dan lain-lain.
"Ini lebih transparan terutama untuk produk-produk kita. Produk-produk yang memang sudah dibuat sehingga produk-produk itu kita masukkan dalam e-katalog," ucapnya.
Untuk di Pemprov Lampung, Fahrizal Darminto mengklaim bahwa katalog elektronik lokal pelaksanaannya sudah cukup baik.
Tercatat, ada 41 etalase dengan 18 ribu lebih produk dari 586 penyedia serta nilai transaksi Rp 443,3 miliar yang ada di dalam katalog elektronik lokal Lampung.
BACA JUGA:Fantastis! Sewa Joki Tes CPNS Hingga Puluhan Juta Rupiah
Pada kesempatan tersebut pihaknya pun turut memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota hingga satuan kerja terkait implementasi terbaik pengadaan barang dan jasa dengan beberapa kategori.
"Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat kita bagi yang sudah mendapat penghargaan, maupun yang belum. Ini pertanda bahwa kita semakin menyempurnakan, birokrasi kita semakin baik," tuturnya.
Fahrizal Darminto berharap dengan tekad, semangat, dan didukung oleh teknologi, kinerja pemerintah akan semakin baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Hal tersebut menjadi komitmen bagi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota.
BACA JUGA:Catat! Ini Tempat yang Dilarang Dipasang APK di Lampung Timur