RADARLAMPUNG.CO.ID - Sekitar belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Menggugat menyampaikan pernyataan sikap dari kawan" Aliansi atas kunjungan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Lampung di Underpass Unila, 26 Agustus 2024.
Aliansi Lampung Menggugat melakukan pernyataan sikap bergabung dari beberapa mahasiswa dari Universitas Lampung (Unila), Universitas Malahayati dan Polinela dan Poltekkes Tanjung Karang.
Mereka menilai tidak sepantasnya penjahat kontitusi dan penghancur demokrasi berkunjung ke Lampung menggunakan fasilitas fasilitas negara yang berasal dari uang-uang rakyat.
“Kedatangan Jokowi hanya untuk meresmikan menara gading yang dalam prosesnya penuh dengan konflik mulai dari pembebasan lahan hingga dugaan korupsi, dan kedatangannya hanya untuk berkunjung semata. Sementara disisi lain, banyaknya konflik agraria, perampasan ruang hidup, PHK sepihak, jalan rusak, tindakan sewenang-wenang aparat yang yang terjadi di Lampung,”jelas Naufal Alman Widodo, Jendral Lapangan Aliansi Lampung Menggugat kepada Radar Lampung pada hari Senin, 26 Agustus 2024.
Aliansi Lampung Menggugat mengutuk rezim jokowi dalam 10 tahun terakhir telah melahirkan 10 dosa di antaranya dinasti dan oligarki politik, perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat.
BACA JUGA:Aliansi Lampung Menggugat Ganyang Rezim Pembegal Konstitusi Terhalang Pagar Kawat Berdiri
BACA JUGA:Hasil Konsilidasi, Aliansi Lampung Menggugat Bakal Aksi Kawal Putusan MK di DPRD Provinsi Lampung
Kemudian, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Lalu politik impunitas dan kejahatan kemanusiaan. Komersialisasi, penyeragaman dan penundukkan dalam sistem pendidikan nasional.
Lanjutnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindakan perlindungan terhadap koruptor. Ekploitasi sumber daya alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Politik perburuhan yang memiskinkan dan menindas. Pembajakan legislasi, militerisme dan militerisasi.
"Maka dari itu, kami Aliansi Lampung Menggugat mengutuk segala bentuk tindakan pemerintah Jokowi yang menyengsarakan rakyat," pungkasnya.