RADARLAMPUNG.CO.ID - Himpunan Pengusaha Peribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Lampung menyoroti persoalan transformasi digital UMKM dan Kesiapan Infrastruktur pada Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2024, di Golden Tulip, 10 November 2024.
Kegiatan tersebut dibuka Pj. Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Intizam, dihadiri Ketua DPD HIPPI Provinsi Lampung yang baru dikukuhkan: Heri Andrian, Ketua Dewan Pengawas Kadin Lampung sekaligus Tokoh Pers Hi. Ardiansyah, Ketua Kadin Lampung yang diwakili Irfan Ghani, serta ratusan pengusaha lainnya.
Ketua DPP HIPPI Pusat Erick Hidayat yang kini tengah terjebak letusan gunung berapi di Labuan Bajo bergabung dalam zoom menyampaikan, bahwasanya HIPPI bukanlah organisasi baru.
Ya, ia menyebut bahwa HIPPI telah terbentuk sejak tahun 1990 dengan melahirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang usaha dengan mementingkan pengusaha pribumi yang nasionalis.
BACA JUGA:Pj. Bupati Tubaba Lepas Kafilah MTQ Ke -51
"Tujuan HIPPI ini untuk selalu mengutamakan pengusaha lokal atau Peribumi yang patriotik. Di mana 97 persen pengusaha Indonesia adalah peserta UMKM di 18 Provinsi," ungkapnya.
"Banyak PR yang harus dilakukan, berbicara nasionalis karena persaingan bisnis kedepan usaha kita bukan lagi dengan pengusaha dalam negeri, melainkan luar negeri," sambungnya.
Dirinya berharap, apa yang dilakukan HIPPI bisa mencapai target menjadikan pengusaha yang menumbuhkan ekonomi sebanyak 8% atau sukses nomor empat di dunia.
"HIPPI punya peran dalam mendorong ekonomi daerah, pengusaha Peribumi dalam menciptakan lapangan pekerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan berbeda dengan pengusaha asing yang kondisinya tidak menguntungkan dengan mudahnya pergi dari Indonesia, dan Lampung terbukti menjadi tempat penghasil pengusaha sukses," ungkapnya.
Sementara, Ketua DPD HIPPI Provinsi Lampung Heri Andrian mengakui bahwa HIPPI terbilang baru di Provinsi Lampung. Sehingga pihaknya kini tengah mengupayakan membentuk DPD dan DPC yang kredibel sehingga berkualitas.
"Salah satu yang kita ingin capai dalam waktu dekat adalah jumlah anggota, tapi minimal bisa rekrut seribu anggota. Kedua masalah umum UMKM skill, knowledge, mainset harus dibereskan, punya bisnis plan jangan asal jalan, ada marketing juga teknologi digital," ungkapnya.
"Legalitas juga menjadi fokus program kita, setidaknya satu bulan sekali dengan trainer yang berpengalaman dan ahli di bidangnya masing-masing supaya tidak segitu-gitu saja," jelasnya.
Menurutnya, dengan pelatihan yang dilakukan, pihaknya berharap para UMKM saat ini bisa naik kelas tidak hanya pada status mikro atau tidak menengah saja.
BACA JUGA:Puluhan Peserta CPNS di Metro Langsung Gugur, Ternyata Ini Penyebabnya