RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengubah arah kebijakan pembangunan jalan dengan menghentikan penggunaan aspal dan menggantinya dengan rigid beton mulai tahun 2026.
Langkah ini menjadi strategi utama untuk mencapai target kondisi jalan mantap 90 persen pada 2028 dan 94 persen pada 2030 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, peralihan material dilakukan untuk mengakhiri kerusakan jalan berulang akibat usia aspal yang pendek dan beban kendaraan berat.
“Kami berusaha agar setiap perbaikan tidak memunculkan jalan rusak baru beberapa tahun setelah diperbaiki. Maka kualitas jalan ditingkatkan. Mulai tahun 2026 kita akan memakai rigid beton di seluruh jalan provinsi,” ujar Mirza, Kamis 2 Oktober 2025.
BACA JUGA:Motor Listrik untuk Lintasan Hutan atau Kota, Fitur dan Spesifikasi e-Motor Tyranno
Mirza juga menyebut pembangunan akan dilakukan secara masif. Proyek ini sekaligus membuka wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian demi memperkuat ekonomi daerah.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Lampung mengoptimalkan berbagai skema pendanaan. Skema itu meliputi APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga pemanfaatan dana CSR perusahaan.
“Beberapa bulan terakhir kami menggiatkan kontribusi perusahaan-perusahaan pengguna jalan agar ikut berpartisipasi dalam perbaikan,” tambahnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, M. Taufiqullah, menyatakan peralihan dari aspal ke rigid beton akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal diprioritaskan pada ruas jalan yang dilalui kendaraan bertonase besar.
BACA JUGA:Motor Listrik Ringan Alva N3, Baterai Tahan Lama Keunggulan Boost Charge
“Untuk meningkatkan kualitas jalan, salah satunya dengan rigid beton. Terutama pada ruas-ruas jalan provinsi yang dilewati kendaraan tonase,” ujarnya.
Menurutnya, prioritas pembangunan kini tidak hanya berfokus pada jalur ekonomi perusahaan. Pemerintah juga memperhatikan ruas dengan aktivitas sosial tinggi.
“Kalau sebelumnya pembangunan jalan lebih kepada jalan ekonomi yang berdampak luas, sekarang justru yang sosial. Misalnya ruas di Kalirejo yang padat penduduk. Itu nanti kita rigid karena banyak dilalui mobil besar,” jelasnya.
Dengan kebijakan baru ini, Pemprov Lampung berharap kualitas jalan meningkat signifikan, beban perawatan menurun, serta pembangunan ekonomi daerah bergerak lebih cepat dan merata hingga wilayah pedesaan