RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat capaian upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan data Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) yang dirilis KPK RI pada 4 November 2025 pukul 21.00 WIB, Lampung menempati peringkat ke-6 nasional dengan perolehan nilai 80 poin. Capaian ini sekaligus menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam laporan tersebut, rata-rata nilai capaian pemerintah daerah di Lampung tercatat 52 poin, jauh di atas rerata nasional yang hanya 40 poin. Artinya, kinerja pencegahan korupsi di Provinsi Lampung berada sekitar 40 persen lebih tinggi dari rerata nasional. Kondisi ini, menurut KPK, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Selain Pemprov, sejumlah daerah di Lampung juga mencatat hasil positif. Kabupaten Lampung Utara meraih nilai 67 poin, disusul Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran yang sama-sama memperoleh 60 poin. Kota Metro menorehkan 58 poin. Namun, Kabupaten Tanggamus menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni 35 poin, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi lebih serius.
Capaian Pemprov Lampung yang masuk jajaran terbaik nasional pun mendapat apresiasi dari pimpinan KPK RI. Lembaga antirasuah itu menilai Lampung telah menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi serta mampu menjaga sinergi dengan lintas sektor pengawasan sesuai sistem pengawasan nasional.
BACA JUGA:Supir Truk Rekayasa Perampokan di Tol Lampung, Polisi Ungkap Motif Judi Online
Menindaklanjuti hasil tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi Pemprov untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pencegahan korupsi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“MCSP kemarin, kita sedang terus meningkatkan. KPK menginformasikan bahwa kita salah satu provinsi tertinggi di Indonesia. Kita mendorong supaya skor MCSP KPK bisa lebih tinggi,” kata Mirza saat ditemui di lapangan Kantor Gubernur Lampung, Selasa 18 November 2025.
Ketika ditanya soal evaluasi terhadap OPD di lingkungan Pemprov Lampung, Mirza menjelaskan bahwa MCSP memiliki banyak indikator penilaian yang dilakukan langsung oleh tim KPK melalui aplikasi dan instrumen akuntabilitas pencegahan korupsi.
“Evaluasi itu kan dari KPK. MCSP itu terdiri dari beberapa indikator penilaian yang dilakukan KPK terhadap Pemprov Lampung. Hasilnya seperti itu, banyak sekali variabelnya,” ujarnya.
BACA JUGA:Prediksi Skor PSM Makassar vs PSBS Biak: Pertarungan Tempo dan Transisi Cepat
Mirza juga menyoroti perbedaan capaian antar daerah, terutama daerah yang nilainya masih rendah. Ia menegaskan bahwa Pemprov terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pemprov Lampung sudah bagus, tapi kabupaten/kota gimana? Kabupaten-kota yang rendah seperti Tanggamus, kami sedang mendorong agar semua melakukan perbaikan. Oke, doakan,” tuturnya.
Dengan capaian tinggi di tingkat provinsi dan dorongan perbaikan di tingkat kabupaten/kota, Pemprov Lampung berharap skor MCSP ke depan dapat meningkat lebih signifikan serta memperkuat budaya birokrasi yang bersih dan bebas korupsi di seluruh daerah.(*)