Pertama, intensifikasi pertanian yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan hasil pangan. Penambahan pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, mekanisasi, dan pemanfaatan pupuk organik cair (POC) membuat produksi gabah kering giling hingga Oktober 2025 naik sekitar 12 persen (ctc), berdasarkan KSA BPS.
Program kedua, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendorong permintaan pangan lokal lebih stabil sehingga sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan ikut bergerak.
Sejalan dengan pulihnya sektor riil, perbankan Lampung juga memperlihatkan kinerja stabil. Kredit tumbuh 3,12 persen per September 2025, terutama didorong kredit konsumsi, UMKM, dan KPR—indikator yang menggambarkan membaiknya daya beli masyarakat. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 4,58 persen dan kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL hanya 2,38 persen.
Bank Indonesia memastikan pasokan uang tunai di Lampung tetap terpenuhi melalui layanan kas keliling, Ekspedisi Rupiah Berdaulat, dan kas titipan. Upaya itu membuat distribusi uang layak edar tetap lancar hingga wilayah terpencil.
Pada saat yang sama, adopsi transaksi digital melesat. Volume transaksi QRIS tumbuh 112,09 persen (ctc), jumlah pengguna naik 8,09 persen (yoy), dan merchant bertambah 28,82 persen hingga mencapai 739 ribu. Lampung pun menjadi provinsi dengan merchant QRIS terbanyak keempat di Sumatera.
Transaksi non-tunai bernilai besar seperti RTGS dan SKNBI juga berjalan stabil, menopang aktivitas ekonomi daerah.
Subarkah menegaskan strategi penguatan UMKM dan kelompok tani menjadi pilar penting pembangunan inklusif. Pendampingan kelembagaan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan akses pembiayaan berhasil mendorong komitmen ekspor senilai Rp69,89 miliar dan pembiayaan Rp6,85 miliar sepanjang tahun ini.
“UMKM dan petani bukan hanya bagian dari rantai ekonomi, tetapi harus menjadi motor. Lampung sudah menunjukkan kemajuan ke arah itu,” ujarnya.
Bank Indonesia juga mendorong percepatan digitalisasi pemerintah daerah melalui KKPD, elektronifikasi transaksi Pemda, dan bansos non-tunai. Langkah tersebut meningkatkan transparansi, mempercepat rekonsiliasi keuangan, serta memperkuat integrasi ekonomi daerah.
Di akhir rangkaiannya, Subarkah menegaskan bahwa Lampung hanya dapat melangkah lebih jauh apabila seluruh pihak bergandengan tangan. Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat menjadi energi penggerak pembangunan.
“Dengan sinergi dan strategi yang tepat, Lampung bukan sekadar mengikuti perubahan. Lampung bisa menjadi salah satu motor transformasi menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.(*)