“Di Bakung ada beberapa hal yang belum terselesaikan, terutama soal pemboran dan air lindi. Ini penting, karena kalau tidak ditangani sekarang, bisa jadi persoalan besar ke depan. Ada yang bilang Bakung ini bisa menjadi ‘tsunami waktu’. Jadi sebagian anggaran kita geser ke sana,” jelasnya.
Secara keseluruhan, ada sekitar 18 hingga 19 pos anggaran yang ditata ulang. Salah satu contohnya adalah anggaran pembangunan pagar makam yang sebelumnya mencapai Rp2 miliar.
Anggaran tersebut tidak dihapus, tetapi sebagian dialihkan untuk kebutuhan jalan lingkungan dan penanganan Bakung.
Selain itu, anggaran pembangunan Rumah Sakit UIN juga ikut disesuaikan. Jumlahnya dikurangi dari usulan awal dan sebagian dialihkan ke program prioritas lainnya.
“Bukan dibatalkan, tetapi kita tata ulang. Kita ingin anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat. Untuk rumah sakit UIN tetap ada tapi tidak segitu, jadi ada sekitar Rp18 sampai 19 miliar kita alihkan untuk hal yang urgensi,” tegas Rizaldi.
Soal alih instansi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Jika sebelumnya berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum, kini anggaran PJU dipindahkan ke Dinas Perhubungan.
Nilainya mencapai sekitar Rp50 miliar yang terdiri dari kebutuhan marka jalan, penerangan, dan berbagai item teknis lainnya.
“Untuk PJU itu hanya pindah instansi saja. Karena Dishub yang lebih siap mengelola. Jadi bukan double pengajuan, hanya pergeseran kewenangan, karena di PU kan tidak ada mobil-mobilnya jadi dialihkan ke Dishub," tambahnya.
Rizaldi memastikan seluruh penataan ulang anggaran masih akan dibahas lebih detail pada rapat lanjutan Banggar yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.