RADARLAMPUNG.CO.ID - Kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tulang Bawang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan layanan di MPP.
Kepala DPMPTSP Tulang Bawang, Dedy Palwadi, mengatakan evaluasi tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan yang diberikan kepada masyarakat.
“Evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar instansi sekaligus meningkatkan standar pelayanan agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” ujar Dedy, Kamis, 18 Desember 2025.
BACA JUGA:Tekan Penyalahgunaan Narkotika di Tulang Bawang, Rutan Menggala dan BNNK Perkuat P4GN
Menurut Dedy, evaluasi tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga instansi vertikal yang membuka layanan di MPP Tulang Bawang.
Di antaranya Kejaksaan Negeri, Polres Tulang Bawang, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, KP2KP, Kantor ATR/BPN, Kantor Imigrasi Kotabumi, Balai POM, PT Taspen, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Lampung dan Bank Mandiri.
Ia menegaskan, pelayanan prima tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi yang solid antar instansi.
Karena itu, evaluasi dilakukan untuk menyamakan persepsi, memperbaiki koordinasi, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam satu tempat.
BACA JUGA:Geger! Pelajar SMK Di Lampung Ditemukan Tewas Membusuk di Kebun Sawit Tulang Bawang
“Pelayanan publik harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Kami menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi konstruktif dari seluruh instansi untuk menyempurnakan sistem dan mutu layanan di MPP,” jelasnya.
Pemkab Tulang Bawang, lanjut Dedy, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi MPP diharapkan menjadi pendorong terwujudnya pelayanan terpadu yang unggul serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah kepuasan masyarakat dan percepatan pelayanan perizinan yang berdampak langsung pada pembangunan daerah,”jelas Dedy.