Senada, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengungkapkan, pihaknya telah mendorong evaluasi anggaran pendidikan, termasuk penghapusan pungutan komite sekolah di SMA dan SMK negeri.
Ia juga menyoroti persoalan SMA Siger Bandar Lampung yang dinilai belum memiliki legalitas formal.
DPRD, kata dia, telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjelaskan kronologi persoalan tersebut dan memastikan siswa tidak dirugikan.
“Jangan sampai anak-anak yang sudah bersekolah justru dirugikan. Harus ada solusi konkret, termasuk relokasi ke sekolah resmi dan jaminan keberlanjutan pendidikan mereka,” ujarnya.
Yanuar juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji sangat rendah, bahkan ada yang hanya sekitar Rp200 ribu per bulan.
Menurutnya, Komisi V akan terus mendorong peningkatan anggaran pendidikan tahun 2026 agar lebih proporsional dibanding sektor lain serta berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.
“Sekolah gratis saat ini baru untuk negeri karena kemampuan fiskal kita baru bisa mengakomodir SMA dan SMK negeri. Anggaran pendidikan untuk 2026 masih dalam pembahasan,” jelasnya.
Usai dialog dan penyampaian aspirasi, massa Aliansi Lampung Melawan membubarkan diri secara tertib dari halaman Kantor DPRD Lampung.(*)