RADARLAMPUNG.CO.ID-Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Agenda besar sepuluh tahunan ini dijadwalkan berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Selain memotret kondisi ekonomi, SE2026 kali ini membawa misi krusial, yakni pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pondasi kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Hal ini terungkap dalam audiensi jajaran BPS Lampung Selatan bersama Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, di ruang kerja bupati, Selasa 7 April 2026.
BACA JUGA:Waspada Investasi Bodong, Bupati Egi Ingatkan Warga Lamsel Tak Tergiur Janji Manis
Kepala BPS Lampung Selatan, Eko Purnomo, menjelaskan bahwa cakupan sensus tahun ini jauh lebih luas. Tidak hanya fokus pada sektor usaha, tetapi juga menyentuh sektor pertanian yang menjadi kekuatan utama Bumi Khagom Mufakat.
"Sensus Ekonomi 2026 ini akan mencakup sektor ekonomi dan pertanian. Kami juga melakukan pembaruan DTSEN yang saat ini sedang dalam proses pengawasan bersama Dinas Sosial," ujar Eko Purnomo.
Untuk memastikan validitas data, Eko menambahkan bahwa BPS menjalin kolaborasi dengan PLN melalui integrasi data pelanggan listrik. "Kami berharap dukungan penuh Pemkab Lampung Selatan agar agenda yang padat ini dapat berjalan optimal," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS. Terutama dalam penyediaan data makro yang menjadi kompas perumusan kebijakan daerah.
"Saya ingin komunikasi yang lebih intens dengan BPS. Sinkronisasi data makro sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak meleset," kata Bupati Egi.
BACA JUGA:Hadiri Paripurna LKPJ 2025, Wabup Lamsel Tegaskan Evaluasi Bukan Formalitas
Suami dari Zita Anjani ini menekankan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah harus berpijak pada kondisi riil di lapangan, bukan sekadar perencanaan normatif.
"Program yang disusun harus berbasis data. Bukan semata karena keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.
Egi juga menyoroti sejumlah tantangan strategis, mulai dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, penanganan kemiskinan, hingga masalah stunting yang memerlukan penanganan terarah.
"Terkait kemiskinan, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kami butuh pendampingan data agar kebijakan tepat sasaran," tuturnya.