Ia menyebut rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih menjadi yang terendah di Pulau Sumatera sebagai salah satu persoalan utama yang harus segera dibenahi.
Selain itu, masih tingginya angka anak putus sekolah juga menjadi perhatian serius DPRD.
"Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sekolah sudah gratis, sekarang juga ada Program Makan Bergizi Gratis, tetapi masih ada anak yang tidak bersekolah. Persoalan ini harus dikaji dan dilihat langsung di lapangan," ujarnya.
Yanuardi mengatakan, kehadiran Dewan Pendidikan diharapkan mampu memberikan data, kajian, dan temuan di lapangan sehingga DPRD dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
BACA JUGA:Kasi Pidum Kejari Tulang Bawang Berganti, Kajari Tekankan Penguatan Kinerja dan Integritas
Dalam kesempatan itu, ia juga menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) tahun 2026 sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.
Menurutnya, DPRD bersama Dinas Pendidikan telah berupaya menekan praktik titipan dalam proses penerimaan siswa baru.
Bahkan, Yanuardi mengungkapkan telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait evaluasi sistem zonasi.
Hasil pembahasan tersebut mengarah pada rencana penghapusan sistem zonasi mulai tahun ajaran mendatang.
BACA JUGA:Kasi Pidum Kejari Tulang Bawang Berganti, Kajari Tekankan Penguatan Kinerja dan Integritas
"Saya sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Insyaallah tahun depan tidak ada lagi sistem zonasi. Sistem ini dalam praktiknya hanya menjadi syarat mendaftar, sementara kelulusan tetap ditentukan oleh nilai," ungkapnya.
Ia berharap sistem penerimaan siswa baru ke depan dapat berjalan lebih adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat, sekaligus menghilangkan anggapan bahwa anggota DPRD dapat mengintervensi proses penerimaan peserta didik.(*)