RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan efisiensi sebagai prinsip utama.
Sejumlah pos belanja, seperti perjalanan dinas hingga makan dan minum (mamin), dipastikan menjadi sasaran penyesuaian.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan setiap program dan belanja daerah akan dikaji secara menyeluruh agar anggaran yang disusun benar-benar efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Prinsip efisiensi menjadi hal yang utama. Tujuannya bagaimana anggaran itu efisien, tetapi tetap berdampak pada pembangunan Provinsi Lampung dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," kata Marindo saat ditemui di Ruang Sakai Sambayan, Selasa 14 Juli 2026.
BACA JUGA:Ratusan Aset Daerah Terselamatkan, Pemkab Way Kanan Perpanjang Kerja Sama Hukum
Ia menjelaskan, seluruh komponen belanja akan dievaluasi. Namun, belanja makan dan minum serta perjalanan dinas menjadi pos yang dipastikan mengalami penyesuaian.
Selain itu, Pemprov Lampung juga akan memaksimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Penggunaan gedung atau fasilitas milik pemerintah akan diprioritaskan sehingga kebutuhan menyewa tempat di luar dapat ditekan.
"Belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas sudah pasti akan disesuaikan. Kita juga ingin memaksimalkan penggunaan aset milik Pemprov Lampung sehingga sewa tempat di luar dapat dikurangi," ujarnya.
BACA JUGA:Detergen hingga Obat Nyamuk Turun Harga, Ini Katalog Promo Harga Spesial Indomaret Terbaru Pekan Ini
Tak hanya itu, efisiensi juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan rapat secara virtual melalui Zoom Meeting atau platform sejenis akan lebih dioptimalkan guna mengurangi frekuensi perjalanan dinas.
Menurut Marindo, penyusunan APBD 2027 juga akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pemprov menjadikan proyeksi pendapatan sebagai pijakan utama sebelum menentukan besaran belanja.
"Kita melihatnya dari sisi kinerja pendapatan. Pendapatan daerah menjadi titik hulu dalam penyusunan APBD, termasuk menyesuaikan dengan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat," jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Lampung berharap APBD 2027 tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang tepat sasaran sesuai kemampuan keuangan daerah.