Salah satunya melalui distribusi Pupuk Organik Cair (POC) ke sekitar 2.000 desa yang ditargetkan mampu meningkatkan hasil panen hingga 15-30 persen.
Selain itu, pemerintah juga mendorong kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk sejumlah komoditas seperti gabah, jagung, dan singkong agar petani memperoleh harga yang lebih layak.
Mirza mengatakan kebijakan tersebut mulai memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani.
"Kalau dulu keuntungan petani hanya sekitar Rp2,4 juta per musim, sekarang bisa mencapai Rp15 juta sampai Rp40 juta tergantung komoditas dan luas lahannya," ujarnya.
BACA JUGA:FK Unila Berdayakan Ibu Hamil untuk Cegah Infeksi Saluran Kemih di Desa Merak Batin
Untuk mengatasi persoalan harga yang sering turun saat panen raya, HKTI juga mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen melalui penyediaan 500 mesin pengering (dryer) di berbagai sentra produksi.
Ke depan, pemerintah juga akan mengembangkan program pembangunan silo penyimpanan gabah berkapasitas sekitar 1.000 ton di setiap kecamatan agar petani dapat menyimpan hasil panennya saat harga belum menguntungkan.
Menurut Mirza, langkah tersebut akan mendukung program hilirisasi pertanian yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah.
"Hilirisasi tidak boleh merugikan petani. Caranya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, industri memperoleh bahan baku yang kompetitif, sementara petani tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar," katanya.
BACA JUGA:Terakhir Hari Ini, Belanja Susu Kental Manis Lebih Hemat di Promo KKM Fair Alfamart
Di bidang pendidikan, HKTI juga mendukung komitmen Pemprov Lampung memberikan 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di pedesaan.
Mirza berharap HKTI ke depan tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi mampu menjadi penggerak kolaborasi antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mewujudkan pertanian yang modern, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.(*)