Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial akan dibatasi. Termasuk kegiatan pertemuan yang selama ini berpotensi menyerap anggaran untuk pelaksanaan di hotel.
"Untuk kegiatan seremonial akan ditekan. Tidak ada (pertemuan di hotel)," ujarnya.
Mirza menambahkan, belanja pegawai tetap menjadi salah satu komponen yang harus dipenuhi karena sifatnya wajib dan mengikat. Di luar kewajiban tersebut, alokasi anggaran akan lebih diarahkan untuk membiayai program-program prioritas.
Terkait perkembangan realisasi APBD, Mirza menyebut pendapatan daerah telah mencapai sekitar 75 persen dari target, sedangkan realisasi belanja berada di kisaran 71 persen.
Meski demikian, untuk rincian angka realisasi secara lebih terperinci, ia mengarahkan agar dikonfirmasi kepada bidang akuntansi BPKAD.(*)