RADARLAMPUNG.CO.ID – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung hingga Oktober 2026 mencapai 70,65 persen.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya merata. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi sektor dengan realisasi terendah dibandingkan enam jenis pajak daerah lainnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Saipul mengatakan, secara keseluruhan realisasi pajak daerah telah mencapai 72,52 persen atau setara Rp2,3 triliun.
Dari tujuh jenis pajak daerah, PKB baru terealisasi 41,29 persen. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 97,67 persen atau Rp382,6 miliar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 98,96 persen atau Rp852,4 miliar.
BACA JUGA:5 Rekomendasi Sepeda Listrik Terbaik 2026, Fitur Lengkap Mulai Dari Harga Rp3 Jutaan!
Kemudian, Pajak Air Permukaan telah melampaui target dengan realisasi 133,12 persen atau Rp13,3 miliar.
Pajak Rokok mencapai 99,07 persen atau Rp558,2 miliar, Pajak Alat Berat 127,98 persen atau Rp2,8 miliar, serta Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai 183,58 persen atau Rp3,8 miliar.
Saipul mengatakan, seluruh sektor pajak akan terus dioptimalkan dalam sisa waktu dua bulan terakhir tahun ini. Pemprov Lampung berharap capaian pendapatan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
"Semua jenis pajak harus kita optimalkan. Dari ketujuh pajak ini harus kita upayakan secara maksimal. Jika tahun lalu banyak target yang tidak tercapai, tahun ini Insyaallah kita upayakan agar bisa melampaui target," ujarnya.
BACA JUGA:Dunia Sepak Bola Berduka, Jesús de Miguel Berpulang Usai Alami Insiden Maut di Lapangan Hijau
Dia mengakui, PKB masih menjadi pekerjaan paling berat. Salah satu tantangannya adalah rendahnya kepatuhan masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan.
Dari sekitar 400 ribuan kendaraan yang mengikuti program pemutihan tahun sebelumnya, baru sekitar 40 persen yang kembali membayar pajak hingga Oktober 2026.
Menurut Saipul, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan untuk menyelesaikan tunggakan, tetapi belum melanjutkan kewajibannya secara rutin.
"Harapan kita, masyarakat yang tahun lalu mengikuti program pemutihan kembali membayar pajak secara rutin tahun ini. Dengan begitu, tahun-tahun berikutnya mereka bisa membayar pajak secara rutin dan mudah melalui aplikasi," jelasnya.
BACA JUGA:Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tipis, Simak Rincian Lengkapnya per 4 November 2026