Aliansi Mahasiswa Lampung Geruduk DPRD, Tuntut Kesejahteraan Guru Hingga Transparansi Kasus Korupsi

RADARLAMPUNG.CO.ID- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung kembali mendatangi Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Selasa, 5 Mei 2026. 

Kedatangan massa mengenakan jaket almamater dari berbagai perguruan tinggi ini bertujuan untuk menagih janji pemerintah terkait perbaikan kualitas pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

Koordinator aksi, Aditiya Putra Bayu menegaskan, aksi kali ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan di Lampung yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan fundamental.

"Kami ingin perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan lagi hanya sebatas wacana atau diskusi tanpa hasil nyata di lapangan," tegas Aditiya di hadapan perwakilan pemerintah.

BACA JUGA:Data Pendidikan Tak Update, Pemprov Lampung Lakukan Integrasi NIK untuk Benahi IPM

Dalam tuntutannya, aliansi mahasiswa membawa sejumlah poin krusial. Salah satunya adalah rendahnya kesejahteraan guru honorer yang upahnya dinilai jauh dari kata layak meskipun memikul beban kerja yang berat.

Selain itu, mahasiswa menilai ketimpangan infrastruktur pendidikan di daerah pelosok. 

Salah satu kasus yang diangkat adalah minimnya akses pendidikan menengah di Pulau Tabuan, Kabupaten Tanggamus. 

Kondisi ini memaksa siswa bertaruh nyawa menyeberang laut demi melanjutkan sekolah, yang berdampak pada tingginya risiko putus sekolah.

BACA JUGA:Alumnus Pendidikan Bahasa Inggris Teknokrat Langsung 'Dipinang' Bank Mandiri

Massa aksi diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung Thomas Amirico, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, serta jajaran anggota DPRD.

Menanggapi aspirasi tersebut, Thomas Amirico menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengupayakan pemerataan pendidikan melalui program "Sekolah Rakyat".

"Saat ini sedang berjalan pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa wilayah seperti Jati Agung, Sukadana, dan Kalianda. Kami juga merancang konsep sekolah terintegrasi untuk memudahkan akses masyarakat di satu kawasan," jelas Thomas.

Terkait persoalan SMA Siger Bandar Lampung, Thomas memastikan para siswa akan mendapatkan solusi melalui skema pemindahan ke sekolah yang telah memiliki izin resmi.

Sumber: