Pemkot Bandar Lampung Pastikan Gaji ASN dan PPPK Tetap Aman Meski Daerah Hadapi Tekanan Fiskal

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap aman hingga akhir tahun 2026.

Kepastian ini disampaikan di tengah mencuatnya pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut sekitar 450 kabupaten/kota berpotensi mengalami kesulitan membayar gaji ASN dan PPPK akibat tekanan fiskal.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung Zakky Irawan mengatakan, kondisi keuangan daerah masih mampu mengakomodasi pembayaran hak pegawai, termasuk tunjangan kinerja.

"Insha Allah aman sampai akhir tahun," kata Zakky Irawan saat diwawancarai, Senin, 4 Agustus 2026.

Zakky menjelaskan, Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap bulan mengalokasikan anggaran sekitar Rp30.185.974.258 untuk membayar gaji 5.895 PNS. Sementara itu, anggaran gaji bagi 2.180 PPPK mencapai Rp8.650.105.893 per bulan.

Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan setiap bulan untuk pembayaran gaji ASN dan PPPK mencapai sekitar Rp38,84 miliar.

Menurut Zakky, meski pemerintah daerah tetap merasakan dampak dari kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat, kondisi tersebut tidak mengganggu pembayaran gaji maupun tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

BACA JUGA:Damkar Metro Catat 321 Aksi Penyelamatan Sepanjang 2026

"Dampaknya tetap ada, tetapi gaji PNS dan PPPK serta tunjangan kinerja insya Allah aman," ujarnya.

Ia mengungkapkan, dampak pengurangan transfer ke daerah yang diterima Pemerintah Kota Bandar Lampung nilainya mencapai lebih dari Rp286 miliar. 

"Sekitar Rp286 miliar lebih," ungkapnya.

Meski begitu, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian agar kewajiban utama terhadap pegawai tetap dapat dipenuhi.

BACA JUGA:Promo Ayam Beku Prima Mart dan Kios Unggas 4–6 Agustus 2026, Cek Harga Lengkap Seluruh Wilayah

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran yang muncul setelah Menteri Keuangan mengungkapkan masih banyak pemerintah kabupaten dan kota yang menghadapi tekanan kemampuan fiskal sehingga berpotensi mengalami kesulitan memenuhi belanja pegawai.

Sumber: