Besok Pagi Gubernur Mirza Dijadwalkan Lantik Ayu Asalasiyah Jadi Bupati Way Kanan

RADARLAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dijadwalkan akan lantik Ayu Asalasiyah menjadi Bupati Way Kanan, pada Selasa 10 Juni 2025 di Balai Keratun.

Diketahui, Ayu Asalasiyah merupakan Wakil Bupati Way Kanan terpilih pada pilkada serentak November 2024 lalu untuk periode 2025-2030.

Ayu Asalasiyah yang merupakan adik kandung Bupati Way Kanan periode 2016-2025 Raden Adipati Surya berpasangan dengan Ali Rahman sebagai Bupati Way Kanan.

Namun, setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025. Ali Rahman meninggal dunia, pada Senin 10 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung.

BACA JUGA:Enam Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemprov Lampung Ikuti Uji Kompetensi, Berikut Ini Daftar Namanya

Untuk mengisi kekosongan, maka Gubernur Mirza, pada Rabu 12 Maret 2025 menyerahkan SK pelaksana tugas (Plt) Bupati Way Kanan kepada Ayu Asalasiyah.

Kepala Biro Pemerintah dan OTDA Setprov Lampung, Binarti Bintang membenarkan pelantikan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan.

"Ya betul, hari ini (Senin, red) baru selesai rapat persiapan dan siang gladi bersih," ujar Binarti Bintang saat dihubungi Radarlampung.co.id, Senin 9 Juni 2025.

Kata Binarti Bintang, dijadwalkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akan melantik Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan menggantikan almarhum Ali Rahman.

BACA JUGA:Kabar Baik, Mulai Tahun Ajaran 2025/2026 Gubernur Mirza Hapus Uang Komite

Pelantikan dilakukan, pada Selasa 10 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Balai Keratun lantai 3 Komplek Kantor Gubernur Lampung.

"Ya rencananya dilantik Pak Gubernur. Besok jam 10 di lantai 3 Balai Keratun," ucapnya.

Sementara terkait Wakil Bupati Way Kanan pasca Ayu Asalasiyah dilantik jadi bupati, Binarti Bintang menyebut DPRD Way Kanan akan segera melakukan pembahasan.

Setelah hasil pembahasan selesai, barulah hasilnya di serahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Sumber: