OJK Dorong Seluruh Leasing di Lampung Kerja Sama Dengan Pemda Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan
Apresiasi atas partisipasi dan kerjasama dalam mewujudkan pelayanan samsat serta dukungan untuk pembangunan di Lampung kepada perusahaan pembiayaan, Kamis 6 November 2025.---Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---
“Kerja sama ini masih baru, sekitar dua-tiga bulan, tapi sejak awal kami sudah aktif berkoordinasi dengan Bapenda dan teman-teman di asosiasi perusahaan pembiayaan. Bahkan, kami sampai ke Jakarta menemui Kantor Pusat Asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia (APPI) untuk meminta dukungan agar perusahaan pembiayaan di daerah, khususnya di Lampung, bisa ikut mendukung program pemerintah daerah ini,” jelasnya.
Otto menegaskan, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang berhasil menginisiasi sinergi antara pemerintah daerah dan industri pembiayaan dalam program pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia berharap langkah ini menjadi model bagi daerah lain.
“Kalau di Lampung saja bisa, tentu daerah lain juga bisa meniru. Ini contoh baik sinergi antara industri kesejahteraan dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Otto menilai bahwa kerja sama ini tidak hanya dilakukan pada saat ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor saja.
BACA JUGA:Hi Chandra Lovers Butuh Elektronik, Berikut Tips Biar Gak Salah Pilih Elektronik
Ia menekankan pentingnya kontinuitas agar masyarakat dapat menikmati kemudahan tersebut secara berkelanjutan.
“Ada atau tidak ada pemutihan, kerja sama ini harusnya tetap berjalan. Karena ini bentuk kemudahan bagi masyarakat, prosesnya juga lebih aman dan transparan karena pembayaran dilakukan langsung ke Bapenda,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Wilayah Lampung, Donald August Turnip, menyampaikan bahwa dari total 47 perusahaan pembiayaan di Lampung, baru lima yang sudah menjalin kerja sama dengan Bapenda.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis di internal perusahaan, khususnya terkait aturan jaminan fidusia pada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
“Kami berterima kasih kepada OJK dan Bapenda yang telah memfasilitasi kerja sama ini. Kendala yang kami hadapi salah satunya adalah aturan internal perusahaan terkait jaminan fidusia. Tapi dengan adanya dukungan dari OJK dan Ketua Umum APPI, kami optimistis jumlah perusahaan yang bekerja sama akan meningkat,” ujarnya.
Donald menargetkan hingga akhir 2025, setidaknya 50 persen perusahaan pembiayaan di Lampung sudah terlibat aktif dalam kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Sekarang baru lima perusahaan, tapi target kami hingga Desember 2025 bisa mencapai 50 persen. Ini langkah yang akan terus kami dorong,” jelasnya.
Menurut Donald, kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi nasabah dan perusahaan pembiayaan sendiri.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
