Pinjaman Rp1 Triliun, Pemprov Lampung Bangun Jalan Pendukung Ketahanan Pangan dan Pariwisata

BACA JUGA:Cincin Titanium Tersangkut, Damkarmat Bandar Lampung Lakukan Penyelamatan Dramatis di RSD A Dadi Tjokrodipo

“Dari 15 ruas hampir semuanya rigid, hanya beberapa segmen fleksibel karena kondisinya sedang, kalau rigid justru lebih mahal dan kurang efisien,” tambahnya.

Pemprov Lampung menargetkan proses pelelangan bisa dilakukan pada awal 2026. Dengan demikian, pelaksanaan fisik proyek diharapkan mulai berjalan pada pertengahan hingga akhir Januari 2026.

“Kita percepat progresnya supaya lelang bisa di awal. Pengadaan kira-kira Januari 2026 dan pelaksanaan bisa langsung running,” ujarnya.

Total paket pekerjaan pada APBD murni 2026 sekitar 43 paket pekerjaan jalan. Perbedaannya, untuk paket dari pinjaman yang rata-rata bernilai besar dan difokuskan pada perbaikan jalan rusak berat yang selama ini minim tersentuh pembangunan. Sedangkan paket dari dana alokasi umum (DAU) nilainya relatif lebih kecil.

BACA JUGA:Unila Bedah Buku 'Indonesia Naik Kelas'

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Lampung terus mematangkan rencana pinjaman senilai Rp1 triliun yang akan direalisasikan pada 2026 guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan mengejar target kemantapan jalan provinsi di atas 90 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Anang Risgiyanto menjelaskan, pinjaman tersebut dirancang sebagai langkah memperkecil fiscal gap daerah sekaligus memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan, dengan fokus utama pada penanganan ruas-ruas jalan strategis.

“Pinjaman ini sebetulnya untuk meningkatkan fiscal gap kita, terutama akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan. Dengan skema ini, kita menargetkan penuntasan sekitar 380 kilometer jalan,” ujar Anang saat ditemui di Mahan Agung, Rabu 26 November 2025.

Saat ini, proses administrasi pinjaman masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Menurut Anang, seluruh tahapan teknis telah rampung dan tinggal menunggu izin sebagai prasyarat pencairan.

BACA JUGA:PTBA Pertahankan Diri Jadi Indonesia Most Trusted Company 2025

Adapun skema pembiayaan dilakukan melalui pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan nilai sekitar Rp1 triliun untuk mendukung penanganan dan pemenuhan kebutuhan jalan provinsi.

Pinjaman tersebut direncanakan dilunasi hingga 2029 atau paling lambat 2030, dengan suku bunga sekitar 6 persen per tahun.

“Ini dilakukan untuk memenuhi target jalan mantap provinsi kita sampai 2029 di atas 90 persen. Saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi masih di kisaran 78 persen, dan pada 2025 ditargetkan sudah mencapai sekitar 80 persen,” tambahnya.

Melalui strategi ini, Pemprov Lampung berharap percepatan pembangunan jalan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Sumber: