Terjerat Tengkulak dan Harga Tak Stabil, KDMP Disiapkan Jadi Solusi Petani

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah pusat mulai menggeser pola ekonomi pertanian dengan mendorong kemandirian petani desa. 

Melalui program Koperasi Desa Merah Putih, ketergantungan petani terhadap tengkulak ditargetkan dapat diputus, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri Rembuk Tani bertema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” di Lapangan Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu 2 April 2026.

Dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan turut mendampingi bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

BACA JUGA:Pemerintah Pusat Siapkan Master Plan Rp5 M untuk Pengendalian Banjir Bandar Lampung

Zulkifli Hasan menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang berperan langsung dalam rantai distribusi pertanian. 

Koperasi tidak hanya mengelola distribusi pupuk, tetapi juga membeli gabah petani dengan harga standar serta menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau harga gabah di pasar turun, koperasi akan hadir membeli hasil panen petani. Jadi petani tidak lagi bergantung pada tengkulak,” ujarnya.

Selain itu, koperasi juga akan didukung akses pembiayaan murah melalui layanan BRILink dengan bunga sekitar 6 persen, serta bantuan alat mesin pertanian seperti truk, hand tractor, dan bentor untuk meningkatkan produktivitas petani.

BACA JUGA:Update Promo Bundling Indomaret 30 April - 6 Mei 2026, Beli Banyak Lebih Hemat

Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi sektor hulu pertanian, khususnya ketersediaan pupuk. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, alokasi pupuk nasional ditingkatkan dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Kebijakan ini berdampak signifikan. Petani kini bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, serapan pupuk meningkat hampir 50 persen, dan produksi beras nasional naik sekitar 8 persen dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton.

“Pada 2025 kita surplus sekitar 4,2 juta ton. Ini menandakan kita sudah tidak lagi bergantung pada impor beras dan menjadi langkah awal menuju swasembada pangan berkelanjutan,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperbaiki kebijakan harga gabah. Jika sebelumnya harga berada di kisaran Rp6.000 per kilogram dengan berbagai potongan kualitas, kini ditetapkan menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa potongan kadar air.

Sumber: