Pemprov Lampung Impor Pejabat dari Tubaba, Ini Alasan Mirza Dipilih Jadi Kepala BPKAD

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melantik Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung. 

Penunjukan pejabat asal Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) ini memunculkan sorotan publik terkait langkah “impor” pejabat dari luar lingkungan Pemprov.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa penunjukan Mirza telah melalui proses seleksi yang objektif melalui tahapan job fit atau uji kesesuaian jabatan.

“Melalui tahapan job fit, yang bersangkutan memiliki rekam jejak jabatan dan pengalaman yang mumpuni. Beliau juga cukup lama menjabat sebagai Kepala BPKAD di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga dinilai layak,” ujar Marindo, Senin 4 Mei 2026.

BACA JUGA:Gerbong Mutasi Pemprov Lampung Kembali Bergerak, Enam Pejabat Eselon II Dilantik

Sebelum dilantik, Mirza diketahui menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab Tulang Bawang Barat dan memiliki pengalaman panjang di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Terkait pertanyaan soal minimnya pejabat internal Pemprov Lampung yang dinilai mampu mengisi jabatan tersebut, Marindo menegaskan bahwa pembinaan ASN di Lampung mencakup seluruh kabupaten/kota, bukan hanya tingkat provinsi.

“Pemprov Lampung tidak hanya menaungi ASN di tingkat provinsi, tetapi juga seluruh kabupaten dan kota. Jadi semua ASN memiliki kesempatan yang sama, sepanjang memenuhi syarat berdasarkan rekam jejak dan pengalaman,” jelasnya.

Menurutnya, keputusan memilih Mirza bukan karena keterbatasan sumber daya manusia di internal Pemprov, melainkan hasil dari proses evaluasi yang menempatkan kompetensi sebagai pertimbangan utama.

BACA JUGA:Sekda Lampung Tegaskan Pembinaan ASN, Respons Aksi Satpol PP dan Polemik PSDA

Dengan pelantikan ini, Pemprov Lampung berharap pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat semakin optimal, mengingat pengalaman Mirza yang telah teruji di level kabupaten.

Sumber: