Wagub Jihan Temui Massa PMII di Tengah Aksi, Janji Teruskan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah Pusat

Wagub Jihan Temui Massa PMII di Tengah Aksi, Janji Teruskan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah Pusat

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela didampingi OPD dan anggota DPRD Lampung berdialog dengan peserta aksi.---Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---

RADARLAMPUNG.CO.ID – Aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin 29 Juni 2026 sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan berujung dialog terbuka.

Terpantau, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turun langsung menemui massa.

Sebelumnya, massa aksi bersikukuh menolak berdialog dengan perwakilan pemerintah daerah.

Meski Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga anggota DPRD Lampung telah hadir, mahasiswa tetap meminta agar pimpinan Pemerintah Provinsi Lampung datang langsung menerima aspirasi mereka.

BACA JUGA:Penjualan Kendaraan Baru Melonjak, Jadi Sinyal Ekonomi Lampung Kian Bergairah

Kedatangan Jihan Nurlela pun disambut massa.

Ia memilih duduk bersama mahasiswa di lokasi aksi beralaskan sepatu yang dikenakannya untuk mendengarkan secara langsung tuntutan yang disampaikan PMII.

Dalam dialog tersebut, Jihan mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib.

Jihan juga  menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghormati setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

BACA JUGA:PMII Lampung Bawa Tujuh Tuntutan, Soroti Ekonomi hingga Dugaan Mafia Proyek

"Atas nama pemerintah, kami mengapresiasi teman-teman yang sedang melakukan suatu pergerakan yang luar biasa. Aspirasi sudah disampaikan dengan baik melalui surat dan hari ini disampaikan langsung kepada kami," ujar Jihan.

Ia mengatakan telah mempelajari berbagai tuntutan yang dibawa PMII, termasuk terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta sejumlah isu lainnya.

Namun demikian, Jihan menjelaskan bahwa sebagian tuntutan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat mengambil keputusan secara langsung.

Meski begitu, ia memastikan seluruh aspirasi mahasiswa tidak akan berhenti di tingkat pemerintah daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait