Pemprov Lampung Pacu BUMD Garap Pasar Muhammadiyah

RADARLAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung mendorong agar kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Wahana Raharja (Perseroda) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung segera diwujudkan dalam langkah bisnis yang konkret.

Mulai dari penyediaan kebutuhan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit hingga pemasaran produk-produk warga Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Wahana Raharja dan PWM Lampung di Ruang Pusiban, Selasa 30 Juni 2026.

Gubernur menilai kolaborasi tersebut harus menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah, bukan berhenti sebagai seremoni penandatanganan kerja sama.

BACA JUGA:Wagub Jihan Ajak Masyarakat Lampung Berpartisipasi Aktif dalam Sensus Ekonomi 2026

Menurutnya, PT Wahana Raharja sebagai BUMD memiliki peran strategis dalam pengembangan usaha sekaligus pelayanan publik. 

Di sisi lain, Muhammadiyah memiliki jaringan besar melalui sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, hingga unit-unit usaha yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Lampung.

"Sinergi dua kekuatan ini harus mampu melahirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat ekonomi daerah," demikian isi sambutan gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tiga arah utama yang harus menjadi implementasi kerja sama tersebut.

BACA JUGA:Kapolres Way Kanan Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 44 Personel Periode 1 Juli 2026

Pertama, pengembangan usaha bersama melalui pembukaan peluang bisnis baru yang mampu memperkuat ekonomi lokal dari hulu hingga hilir.

Kedua, memperluas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur menegaskan BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Dengan jaringan Muhammadiyah yang luas, pelayanan PT Wahana Raharja diharapkan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemerintah ingin masyarakat Lampung menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas dan keumatan.

Karena itu, gubernur meminta agar nota kesepahaman segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), penyusunan rencana aksi, pelaksanaan yang terukur, hingga evaluasi berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sumber: