Eksponen 98 Lampung Nilai Reformasi Belum Tuntas, Dukung Kebijakan Prabowo

RADARLAMPUNG.CO.ID – Keluarga Besar Eksponen 98 Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengarah pada terwujudnya demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan politik tersebut disampaikan dalam konferensi pers eksponen Gerakan Reformasi 1998 di Hotel Mor Living Bandar Lampung, Rabu 1 Juli 2026 siang.

Salah satu tokoh Aktivis 98 Lampung, Abu Hasan, mengatakan reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 memang telah berhasil menghadirkan demokrasi politik, namun masih menyisakan pekerjaan besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

"Selama 28 tahun reformasi, demokrasi politik telah berkembang. Namun agenda reformasi yang belum selesai adalah demokrasi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar berpihak kepada rakyat," kata Abu Hasan mengacu pada pernyataan politik Eksponen 98 Lampung.

BACA JUGA:Sambut Libur Sekolah, Chandra Mall Hadirkan Snow Tropicool, Belanja Rp700 Ribu Gratis Tiket Bermain Salju

Menurutnya, berbagai langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo, mulai dari pemberantasan korupsi, penyitaan aset hasil korupsi, penertiban kawasan hutan, hingga penataan pengelolaan sumber daya alam merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang selama ini menjadi cita-cita reformasi.

Abu Hasan menilai kebijakan penyitaan aset koruptor dan pengembalian hasil kejahatan kepada negara untuk membiayai program-program sosial merupakan semangat yang sejak lama diperjuangkan para aktivis reformasi.

Selain itu, ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pencabutan sejumlah hak guna usaha yang dinilai bermasalah, serta penataan devisa hasil ekspor dan reformasi tata kelola BUMN sebagai langkah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Di bidang anggaran, Abu Hasan menilai arah kebijakan APBN saat ini lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat melalui efisiensi belanja negara dan realokasi anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

BACA JUGA:100 Hari Pertama memimpin Itera, Prof Elfahmi Kebut Transformasi Akademik dan Duplikasi Ekosistem Riset ITB

"APBN harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat dan membangun kesejahteraan, bukan sekadar dokumen keuangan negara," ujarnya mengutip semangat yang tertuang dalam pernyataan politik tersebut.

Meski demikian, Abu Hasan menegaskan pihaknya tetap menghormati berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat terhadap pemerintah. Namun, menurutnya, kritik sebaiknya juga disertai gagasan alternatif yang konstruktif.

"Kami mendorong adanya critical support, yakni memberikan dukungan sekaligus pengawasan agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai amanat konstitusi dan tidak disalahgunakan," katanya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program prioritas pemerintah sebagai celah baru praktik korupsi. Jika ditemukan penyimpangan, pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera.

Sumber: