Produktivitas dan Investasi Jadi Fokus Pembangunan Lampung 2027

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan tema pembangunan Tahun 2027, yakni "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah." 

Tema tersebut akan menjadi arah kebijakan pembangunan sekaligus acuan penyusunan program dan penganggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Tema pembangunan itu disepakati dalam rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekda Provinsi Lampung, Jumat 3 Juli 2026.

Selain mematangkan dokumen KUA-PPAS, rapat tersebut juga memastikan proses penyusunannya dapat diselesaikan tepat waktu untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Pendaftaran PJJ SMA di Lampung Resmi Dibuka 6-31 Juli 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 harus tetap menjaga konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar seluruh target pembangunan dapat diwujudkan secara terarah.

"Seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD sehingga pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif dan tetap selaras dengan arah pembangunan daerah," ujar Marindo.

Menurutnya, setiap perangkat daerah juga harus memastikan program dan subkegiatan yang disusun memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

"Program yang dirancang harus mampu mendukung penurunan angka kemiskinan, menekan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

BACA JUGA:Bocoran iPhone 18 Pro Max, Apple Disebut Siapkan Baterai Terbesar di Lini iPhone

Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. 

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) beserta sistem evaluasi berbasis aplikasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan.

Marindo menilai digitalisasi proses perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu dan berkualitas sehingga menjadi fondasi yang kuat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Sumber: