Marindo Tegaskan Peran Baru Biro Ekonomi Lampung: Baca Gejolak, Kendalikan, dan Cari Solusi

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memberi arahan tegas untuk memperkuat peran Biro Perekonomian Setda Lampung.

Biro Perekonomian diminta naik kelas. Tak lagi sekadar berkutat pada rapat dan urusan administrasi, biro tersebut diarahkan menjadi pusat kendali yang mampu membaca gejolak ekonomi lebih awal, mengintegrasikan kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), hingga memastikan setiap kebijakan pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.

Arahan itu disampaikan Marindo saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian sebagai Pengendali, Pengintegrasi, dan Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif di Ruang Kerja Sekda, Jumat 28 Agustus 2026.

Marindo menilai posisi Biro Perekonomian sangat strategis karena memiliki cakupan kerja yang bersinggungan dengan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

BACA JUGA:Resmi Maju Pilrek Unila 2027–2031, Prof Rudy Usung Visi Riset Hingga Internasionalisasi

Menurutnya, bila Biro Organisasi berfokus memastikan tata kelola internal pemerintahan, Biro Perekonomian harus mampu memastikan tata kelola ekonomi eksternal melalui koordinasi lintas OPD dan stakeholder.

“Biro Ekonomi ini lebih luas lagi. Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Ekonomi memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi,” ujar Marindo.

Karena itu, ia meminta Biro Perekonomian menjalankan sedikitnya lima fungsi strategis.

Pertama, sebagai economic intelligence. Biro Perekonomian harus mampu membaca kondisi ekonomi sebelum pemerintah menetapkan kebijakan.

BACA JUGA:Bunda Eva Kirim 400 Pasukan Linmas ke Palembang, Ini Misi Besar yang Dibawa

Biro tersebut juga diminta menjadi sumber economic briefing bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, asisten, hingga staf ahli. Data seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus menjadi bagian dari analisis rutin.

Kedua, menjadi economic policy hub atau pusat integrasi kebijakan ekonomi lintas OPD.

Biro Perekonomian harus mampu menjembatani berbagai program ekonomi, mulai sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, hingga perindustrian dan perdagangan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ketiga, menjalankan fungsi economic control dengan membangun sistem peringatan dini atau early warning system terhadap indikator ekonomi strategis.

Sumber: