November APBD Perubahan Mulai Diserap, Fokus Program Berdampak
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja.---Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---
RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 pada pekan pertama November ini.
Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai program prioritas dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Di sisi lain, belanja yang bersifat seremonial dipastikan akan ditekan. Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran lebih terfokus pada kebutuhan pembangunan dan program produktif.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja mengatakan, proses evaluasi APBD Perubahan telah selesai dilaksanakan.
Rekomendasi hasil evaluasi juga telah ditindaklanjuti hingga APBD Perubahan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
"Insyaallah November ini sudah mulai berjalan. Pada minggu pertama ini sudah menggunakan APBD Perubahan," kata Mirza kepada Radarlampung.co.id saat ditemui di lobi kantor gubernur, Senin 2 November 2026.
Mirza menegaskan, tidak ada rencana menyisakan sebagian anggaran APBD Perubahan untuk dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai cadangan keseimbangan fiskal tahun anggaran 2027.
Menurutnya, seluruh anggaran akan dibelanjakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan daerah.
BACA JUGA:Mahasiswa Teknokrat Raih Juara 1 Scrabble di EPA 2026
"Tidak benar. Semuanya dibelanjakan. Belanja dilakukan sesuai dengan yang telah dianggarkan dan disesuaikan dengan pendapatan," tegasnya.
Ia menjelaskan, realisasi anggaran tetap harus mengacu pada kemampuan pendapatan daerah. Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas.
Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya pengembangan pendidikan vokasi, pengadaan mesin pengering (dryer) hasil pertanian, hingga program hilirisasi.
Program-program tersebut diharapkan tidak sekadar menyerap anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


