\"Jangan Jadikan Refocusing sebagai Kambing Hitam Lepasnya WTP\"

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi sorotan dalam paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, Jumat (2/7) pagi. Ya, mengacu pada tahun sebelumnya, Pemkot Bandarlampung sudah sepuluh kali berturut-turut meraih WTP. Dimulai dari LHP terhadap laporan keuangan pada tahun 2009 hingga 2019. Sementara, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemkot Bandarlampung Tahun Anggaran 2020, hanya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu sorotan pedas diutarakan Ketua Fraksi PKS Agus Djumadi saat membacakan pemandangan fraksinya. Fraksi PKS mengajak semua unsur pemerintah daerah bersama-sama bekerja keras memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. \"Jangan menjadikan alasan pengalihan program kerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terkait refocusing anggaran penanganan Covid-19 sebagai kambing hitam lepasnya predikat WTP,\" ucapnya seraya menuturkan LHP BPK sejatinya adalah pemeriksaan terkait rapihnya administrasi keuangan pemerintahan daerah. Sementara di sisi lain, lanjut dia, banyak kegiatan infrastruktur yang tetap dilaksanakan. Efeknya, pada akhir tahun 2020 kegiatan di OPD banyak tidak terlaksana, hanya 50-60%. \"Bahkan kegiatan rutin tidak terlaksana, tunjangan kinerja ASN tidak terbayar, juga pembayaran terhadap pihak rekanan dan kewajiban pembayaran pemkot yang harus ditunaikan,\" bebernya. Karena itu, Fraksi PKS meminta agar wali kota bisa menentukan program pembangunan yang prioritas atau tidak. \"Kalau ada yang bisa ditunda kita tunda, agar tidak mengganggu kinerja seluruh OPD yang lain, yang akhirnya membuat program kegiatan yang sudah ditargetkan tidak bisa tercapai hanya karena pemkot mempriotaskan kegiatan infrastruktur saja. Stop lelang, sampai dengan kondisi APBD sehat, kecuali hal-hal mendesak yang tahun ini harus terbangun,\" ucapnya. Menurutnya, selama ini PAD Bandarlampung selalu didominasi dari retribusi pajak. Pihaknya belum melihat kontribusi signifikan dari BUMD yang dikelola Pemkot Bandarlampung. \"Jika peran BUMD belum mampu memberikan sumbangan signifikan pada PAD, pemerintah masih belum optimal dan kreatif mengelola BUMD yang ada. Kinerja BUMD perlu ditingkatkan untuk ikut mendongkrak pendapatan daerah,\" ucapnya yang juga mendesak Pemkot meningkatan kualitas ASN agar siap menghadapi era 5.0 dalam memberikan pelayanan prima. Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengajak seluruh pihak bersama-sama memaksimalkan pembangunan. Juga bahu membahu memperbaiki roda perekonomian. \"Kami memaklumi banyak yang harus diperbaiki dari pengelolaan keuangan tahun lalu. Mari kita semua bersama membenahinya. Tahun lalu perekonomian Bandarlampung mengalami kontraksi luar biasa. Dan, saat ini Pemkot sedang benar-benar mencoba memaksimalkan pencapaian PAD,\" ucap Eva dalam sambutannya menanggapi pemandangan Fraksi. Terungkap dalam paripurna, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang diharapkan pada kisaran 6,5-6,8%, dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung kuartal dua tahun 2020 minus 3,57% dibandingkan triwulan kedua tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan 5,61%. Di sisi lain, sumber pendanaan Pemkot Bandarlampung yang salah satunya berasal dari PAD turun sebesar 65% dibanding saat kondisi normal. Ya, PAD yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang dianggarkan Rp1,29 triliun lebih terealisasi Rp537,54 miliar. Atau hanya tercapai 41,54% dari target yang ditentukan. \"Bunda sekaligus mengajak kita semua memaksimalkan upaya penanggulangan Covid-19 agar pertumbuhan ekonomi kembali normal. Begitu juga warga Bandarlampung, mari terapkan prokes agar kita semua sehat dan terhindar dari virus Covid-19,\" imbau Eva saat sesi wawancara dengan awak media. Sementara, pantauan Radarlampung.co.id, paripurna tersebut berlangsung tanpa kehadiran Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi. Wakil Ketua III Edison Hajar yang pada kesempatan itu memimpin rapat menuturkan, Wiyadi tak hadir lantaran ada rekan yang meninggal dunia. \"Ada rekannya di Pesawaran yang meninggal, jadi tidak bisa hadir,\" sebut politisi PAN tersebut saat dikonfirmasi Radarlampung.co.id via telepon pribadinya terkait ketidak hadiran Wiyadi. Kabar ini turut dibenarkan salah satu staf protokol DPRD. \"Ketua sedang takziah orang dekat beliau,\" ucap sumber tersbut. Penelusuran Radarlampung.co.id, pagi tadi (2/7) akun instagram Wiyadi --@maswiyadi-- tampak mengunggah kabar duka meninggalnya Anggota DPRD Pesawaran Sucipto. \"Semoga almarhum husnul khotimah. Selamat jalan kawan. RIP almarhum anggota DPRD Pesawaran Fraksi PDI Perjuangan.\" Demikian keterangan dalam kolom caption foto unggahan tersebut. (adv)

Sumber: